Urgensi Bisnis Berkelanjutan Jadi Kebutuhan Perusahaan di Masa Depan

JAKARTA - Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat termasuk mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan ekosistem wilayah pesisir.

Kondisi ini juga mendorong banyak pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan . Perusahaan tidak hanya mengejar profit, tapi juga menjalankan bisnis yang ramah lingkungan (planet) dan memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat (people).

Lebih dari itu, urgensi bisnis berkelanjutan telah menjadi sebuah kebutuhan perusahaan di masa depan. Berbagai pendekatan kemudian digunakan dalam pelaksanaannya, di antaranya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Environment, Social, and Governance (ESG).

Implementasinya diharapkan dapat menghadirkan dampak positif di wilayah operasional perusahaan, sekaligus mampu menjadi sarana hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan pemerintah. Hal ini merupakan sebuah langkah bagi korporasi untuk bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, sekaligus menghadirkan inklusi sosial ketika perusahaan dan masyarakat di sekitarnya bisa berjalan dan maju bersama.

Pemerhati lingkungan Alexander Sonny Keraf menyampaikan isu yang berkembang saat ini bukan hanya perubahan iklim, tapi juga dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi sejak revolusi industri. Pasalnya, sejak revolusi industri terjadi, sebagian besar industri menggunakan energi fosil sebagai penggerak operasi perusahaan.

Bagi mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup di era Presiden KH. Abdurahman Wahid ini, ada empat imbas dari revolusi industri yakni berupa pencemaran baik udara, air, lahan, lalu kerusakan lingkungan seperti hutan hingga kerusakan lapisan ozon.

"Ketiga adalah kepunahan aneka ragam hayati baik flora dan fauna yang merupakan sumber pangan dan obat-obatan sekaligus rantai kehidupan. Barulah berikutnya yang keempat kita sebut sebagai pemanasan global dan perubahan iklim dengan dampaknya yang dahsyat termasuk berkembang biaknya penyakit lama maupun penyakit baru," kata pria lulusan jurusan filsafat Universitas Leuven Belgia dalam sebuah webinar, di Jakarta, baru-baru ini.



Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha, menurut Sonny, adalah dilakukannya konsep ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular merupakan model industri baru yang berfokus pada reducing, reusing, dan recycling yang mengarah pada pengurangan konsumsi sumber daya primer dan produksi limbah.

"Saat ini dunia usaha menyadari pentingnya tanggung jawab yang berkelanjutan bagi keberlangsungan komunitas dan lingkungan. Sementara konsumen secara global juga mulai sadar dan khawatir dengan krisis bumi dan krisis iklim, yang membuat mereka semakin menuntut produk dan model bisnis yang ramah lingkungan," kata Sonny.

Menurut dia kesadaran secara global ini juga berujung pada penerapan berbagai kebijakan yang memaksa dunia usaha untuk berubah ke arah penerapan bisnis hijau, lewat penerapan pajak karbon. "Itulah yang menyebabkan kenapa sekarang banyak perusahaan tak hanya sekedar gagah-gagahan, tapi juga serius mengimplementasikan berbagai kebijakan dan mekanisme serta model produksi yang lebih hijau," imbuhnya.

Kendati ia menyebut model ekonomi sirkular sesungguhnya belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, tapi ia yakin mau tidak mau Indonesia akan mengimplementasikan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Kelak seluruh biaya terkait sumber daya alam dan biaya pengelolaan limbah akan dikalkulasi dan
diinternalisasi ke dalam akuntansi keuangan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan mengurangi limbah dan harus lebih efisien dan bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya alam.

Salah satu contoh di ekonomi sirkular yang berkembang, lanjut Sonny, adalah penerapan extended producer responsibility, atau tanggung jawab produsen yang lebih luas, khususnya menyangkut sampah atau limbah. Selama ini telah terjadi salah kaprah karena menganggap sampah merupakan tanggung jawab konsumen. Sehingga masyarakat konsumen lah yang didesak untuk memilah,
mengumpulkan, dan membuang sampah di tempatnya.

"Kita lupa bahwa sampah itu sumbernya dari produsen juga, khususnya sampah industri atau sampah kebutuhan konsumsi, seperti botol dan kotak minuman kemasan. Maka dalam ekonomi sirkular, ada kewajiban produsen untuk mengelola sampahnya sejak awal, yaitu saat mendesain atau merancang barang yang akan diproduksi," jelasnya.

"Kalau dia sudah merancangnya sejak awal, maka ia akan memilih bahan baku kemasan yang tidak akan menimbulkan sampah. Atau mereka akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan kembali sampah plastik atau kardus yang menjadi sisa-sisa dari produksinya," terang Sonny.

Langkah tersebut menurutnya juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak termasuk stakeholder dan masyarakat khususnya konsumen, agar memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dengan cara memilah sampah sesuai dengan pengelompokannya, sehingga membantu memudahkan proses daur ulang.

Saat ini, ia menilai telah tumbuh kesadaran pada pelaku industri di Tanah Air untuk tidak semata memikirkan profit, tapi juga planet dan people meskipun semua aspek bisnis berkelanjutan dan ekonomi sirkular dilakukan secara sempurna oleh produsen lokal. "Tapi, memang ada komitmen dan upaya untuk melakukan proses-proses yang lebih hijau sifatnya," kata dia.

Salah satunya ia menyebut, inisiatif yang dilakukan oleh Danone Indonesia. Perusahaan ini menurut Sonny memiliki nilai kepedulian mengumpulkan kemasan plastik paska konsumsi untuk kemudian diolah kembali dijadikan bahan baku kemasan mereka, atau untuk produk berbeda yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Kemasan produk berbahan plastik itu bisa diproduksi ulang untuk kebutuhan yang lain, atau dikirim ke produsen pemilik merek untuk dipakai kembali sebagai bahan baku sehingga mengurangi pengerukan sumber daya alam," urainya.



Sekedar informasi, dalam IGSCA 2022, Danone Indonesia berhasil masuk ke dalam 10 besar perusahaan yang mengusung konsep green company dan diumumkan sebagai pemenang pada tanggal 12 Mei 2022. Terpisah, VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto mengatakan Danone memiliki kepedulian serta komitmen dalam melaksanakan bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab.

"Tidak hanya sekedar melaksanakan tanggung jawab sosial, namun lebih dari itu. Strategi bisnis perusahaan berlandaskan keberlanjutan dan selalu mengacu pada SDGs, sehingga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan pemerintah," kata dia.

Berdasarkan laporan, Danone meluncurkan inisiatif Bijak Berplastik tahun 2018 demi mengumpulkan lebih banyak sampah kemasan plastik daripada yang digunakan pada 2025, mengedukasi 100 juta konsumen dan 5 juta anak sekolah, serta mengembangkan kemasan yang 100% dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang atau dapat dijadikan kompos dan memiliki kandungan daur ulang hingga 50% pada kemasannya di 2025.