Saatnya Pengadaan Barang dan Jasa Tak Melulu Memikirkan Cuan

JAKARTA - Stakeholder terkait dan masyarakat luas perlu semakin diperkenalkan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dan usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ) mengenai konsep sustainable procurement (pengadaan berkelanjutan). Tujuannya membantu pemerintah untuk kembali menghidupkan dan memajukan industri pengadaan barang dan jasa serta UMKM yang terdampak selama masa pandemi.



Pemikiran itu mengemuka saat penyelenggaran Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Bali, mulai kemarin hingga hari ini (2-3 Juni 2022).

ISPE 2022 merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh PBB dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang. Untuk mewujudkannya, maka setiap negara harus memiliki program pengadaan berkelanjutan.

Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), pengadaan berkelanjutan adalah sebuah proses ketika organisasi publik memenuhi kebutuhan akan barang, jasa, konstruksi dan utilitas untuk mencapai value for money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan, tidak hanya bagi organisasi tersebut, tetapi juga untuk masyarakat dan ekonomi.



Sutardi, Ketua Umum AKEN (Asosiasi Katalog Elektronik Nasional) selaku pelaksana ISPE 2022, mengatakan bahwa pengadaan berkelanjutan adalah praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk lingkungan sosial dan ekonomi dan memiliki standar ISO 20400:2017. Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan sustainable public procurement (SPP).

“Tujuan pengadaan berkelanjutan untuk memaksimalkan value for money dengan memasukkan tiga kriteria, yaitu ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan hidup dalam proses pengadaan barang/jasa,” kata Sutardi, dikutip, Jumat (3/6/2022).

Menurut Sutardi, jika dilihat dari berbagai aspek dalam pengadaan berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil. Namun demikian inisiatif pengadaan jenis ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi menuju pengadaan berkelanjutan.

“Kami mengangkat sustainable procurement sebagai langkah membantu menyukseskan program sustainable public procurement dan membantu para stakeholder dalam menjualkan produk mereka kepada user. Target kami satu juta produk dalam negeri masuk di E-Katalog Nasional,” jelas Sutardi.

Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement di antaranya kertas, furnitur, peralatan listrik dan elektronik, peralatan pengolahan limbah medis, konstruksi, dan makanan serta, terakhir tekstil.



Bima Arya, selaku ketua APEKSI yang juga Walikota Bogor, dikesempatan yang sama mengatakan bahwa kegiatan yang mendorong pengadaan berkelanjutan sangat baik untuk memberikan pemahaman sekitar pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat luas, khususnya para pelaku usah dan Dinas terkait.

“Melalui forum semacam ini dapat membumikan gagasan Bapak Presiden Jokowi untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dalam suatu koordinasi yang cantik,” tegas Bima Arya.