Pagu Indikatif Mengecil, Kemenhub Tetap Jalankan Program Prioritas di 2021
Selasa, 23 Juni 2020 - 16:47 WIB
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan pagu indikatif 2021 sebesar Rp41,3 triliun. Besaran pagu indikatif tersebut jauh di bawah pagu kebutuhan 2021 Kemenhub yang semula sebesar Rp75,7 triliun.
"Kami tetap berkomitmen melaksanakan program kerja tahun 2021, serta melanjutkan program kerja tahun 2020 yang sempat tertunda karena kebijakan refocusing anggaran untuk pengendalian pandemi Covid-19. Jadi, anggaran Kemenhub tahun 2020 dapat dihemat sebesar Rp10,4 Triliun,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (23/6/2020).
Meski dipotong, Kemenhub akan tetap turut andil dalam menggerakkan roda perekonomian nasional . Untuk itu, Kemenhub telah memiliki program prioritas di tahun depan. ( Baca:Percepat Pemulihan Ekonomi, Kemenhub Ajukan Anggaran Rp41,3 T di 2021 )
Budi memaparkan, kegiatan prioritas tersebut pertama adalah subsidi angkutan umum perkotaan dengan skema pemberian layanan atau direct service di wilayah Jabodetabek dan sembilan kota besar lain.
"Kemudian, revitalisasi Terminal A di 18 lokasi, jaringan pelabuhan utama, Kereta Api Makasar-Pare Pare, pembangunan jalur ganda Bogor-Sukabumi, dan penyediaan subsidi perintis kereta api. Juga, pembangunan infrastruktur laut pendukung rebound pariwisata, seperti pembangunan Labuan Bajo, pelabuhan Sanur, Pelabuhan Likupang, dan membangun kapal bottom class untuk pariwisata," ujar Budi.
Selain itu, lanjut Budi, pembangunan SWNT telekomunikasi pelayaran, penyediaan layanan jembatan udara dengan memberikan subsidi angkutan perintis, kargo dan BBM di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.
Kemenhub juga akan melakukan pembangunan bandara baru, di antaranya di Molorang, Bolaang Mongondow, Banggai Laut, Mandailing Natal, Nabere Baru, Rokot Baru, dan Mentawai. Tidak hanya itu, Kemenhub juga akan melakukan vokasi pendidikan erhubungan darat, laut, udara dan kereta api serta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk sesi desentralisasi bagian dari program yang inklusif.
"Kita tetap berkomitmen meningkatkan kinerja sektor transportasi melalui skema KPBU. Beberapa yang telah dilaksanakan adalah kegiatan di Kereta Api Makasar-Pare Pare dan Bandara Labuan Bajo. Dalam tahap transaksi, yaitu Pelabuhan Patimban, Kereta Api Lahat-Tarahan," terangnya.
"Kami tetap berkomitmen melaksanakan program kerja tahun 2021, serta melanjutkan program kerja tahun 2020 yang sempat tertunda karena kebijakan refocusing anggaran untuk pengendalian pandemi Covid-19. Jadi, anggaran Kemenhub tahun 2020 dapat dihemat sebesar Rp10,4 Triliun,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (23/6/2020).
Meski dipotong, Kemenhub akan tetap turut andil dalam menggerakkan roda perekonomian nasional . Untuk itu, Kemenhub telah memiliki program prioritas di tahun depan. ( Baca:Percepat Pemulihan Ekonomi, Kemenhub Ajukan Anggaran Rp41,3 T di 2021 )
Budi memaparkan, kegiatan prioritas tersebut pertama adalah subsidi angkutan umum perkotaan dengan skema pemberian layanan atau direct service di wilayah Jabodetabek dan sembilan kota besar lain.
"Kemudian, revitalisasi Terminal A di 18 lokasi, jaringan pelabuhan utama, Kereta Api Makasar-Pare Pare, pembangunan jalur ganda Bogor-Sukabumi, dan penyediaan subsidi perintis kereta api. Juga, pembangunan infrastruktur laut pendukung rebound pariwisata, seperti pembangunan Labuan Bajo, pelabuhan Sanur, Pelabuhan Likupang, dan membangun kapal bottom class untuk pariwisata," ujar Budi.
Selain itu, lanjut Budi, pembangunan SWNT telekomunikasi pelayaran, penyediaan layanan jembatan udara dengan memberikan subsidi angkutan perintis, kargo dan BBM di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.
Kemenhub juga akan melakukan pembangunan bandara baru, di antaranya di Molorang, Bolaang Mongondow, Banggai Laut, Mandailing Natal, Nabere Baru, Rokot Baru, dan Mentawai. Tidak hanya itu, Kemenhub juga akan melakukan vokasi pendidikan erhubungan darat, laut, udara dan kereta api serta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk sesi desentralisasi bagian dari program yang inklusif.
"Kita tetap berkomitmen meningkatkan kinerja sektor transportasi melalui skema KPBU. Beberapa yang telah dilaksanakan adalah kegiatan di Kereta Api Makasar-Pare Pare dan Bandara Labuan Bajo. Dalam tahap transaksi, yaitu Pelabuhan Patimban, Kereta Api Lahat-Tarahan," terangnya.
(uka)
Lihat Juga :
