10 BUMN Minta Disuntik Dana Rp73,26 Triliun, Siapa Paling Jumbo?
Selasa, 07 Juni 2022 - 14:06 WIB
loading...
10 BUMN membutuhkan PMN sebesar Rp73,26 triliun. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN mengajukan tambahan penyertaan modal negara ( PMN ) sebesar Rp73,26 triliun. PMN ini akan diberikan kepada 10 BUMN pada 2023 mendatang.
Baca juga: BUMN Dituding Tak Dukung Formula E, Stafsus Erick Thohir: Indosat Dukung!
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut usulan tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non-tunai Rp3,44 triliun.
"Kenapa ada tambahan PMN, ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim pressure yang tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," ungkap Tiko saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Tiko merinci, usulan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, Defend ID atau Holding BUMN Pertahanan Rp3 triliun, ID Food atau Holding BUMN Pangan senilai Rp2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp30,56 triliun, Holding Pariwisata atau InJourney Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun.
Lalu, PT Kereta Api Indonesia Tbk sebesar Rp4,1 triliun, Indonesia Re senilai Rp3 triliun, Perum Damri Rp0,87 triliun, dan Airnav Indonesia sebesar Rp0,79 triliun. Sementara, PMN non-tunai 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp0,838 triliun dan ID Food sebesar Rp2,609 triliun.
"PMN non-tunai ini untuk pengembangan usaha dalam memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN non-tunai merupakan konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan," kata dia.
Tiko menyampaikan usulan tambahan PMN sebagian besar dialokasikan untuk penugasan BUMN, seperti PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT.
IFG untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo, KAI untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
"PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021," ungkapnya.
Sementara PMN dibutuhkan Airnav dalam mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem. Menurut Tiko, Airnav juga memerlukan investasi radar baru.
"Terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar sehingga butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas," kata dia.
Tiko menyampaikan usulan PMN terbesar ada pada Hutama Karya untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
"Angka PMN Rp30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerja sama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II)," ucap dia.
Selain untuk penugasan, Tiko mengatakan, PMN juga dialokasikan untuk pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan, dan perbaikan kinerja perusahaan sejumlah BUMN, seperti pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata oleh Defend ID.
Baca juga: Polda Metro Tangkap Pimpinan Tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja
"Damri juga cukup lama tidak terima PMN, ini untuk perintis karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru, termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, Jakarta, Medan, Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi bus listrik," katanya.
Baca juga: BUMN Dituding Tak Dukung Formula E, Stafsus Erick Thohir: Indosat Dukung!
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut usulan tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non-tunai Rp3,44 triliun.
"Kenapa ada tambahan PMN, ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim pressure yang tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," ungkap Tiko saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Tiko merinci, usulan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, Defend ID atau Holding BUMN Pertahanan Rp3 triliun, ID Food atau Holding BUMN Pangan senilai Rp2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp30,56 triliun, Holding Pariwisata atau InJourney Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun.
Lalu, PT Kereta Api Indonesia Tbk sebesar Rp4,1 triliun, Indonesia Re senilai Rp3 triliun, Perum Damri Rp0,87 triliun, dan Airnav Indonesia sebesar Rp0,79 triliun. Sementara, PMN non-tunai 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp0,838 triliun dan ID Food sebesar Rp2,609 triliun.
"PMN non-tunai ini untuk pengembangan usaha dalam memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN non-tunai merupakan konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan," kata dia.
Tiko menyampaikan usulan tambahan PMN sebagian besar dialokasikan untuk penugasan BUMN, seperti PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT.
IFG untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo, KAI untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
"PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021," ungkapnya.
Sementara PMN dibutuhkan Airnav dalam mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem. Menurut Tiko, Airnav juga memerlukan investasi radar baru.
"Terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar sehingga butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas," kata dia.
Tiko menyampaikan usulan PMN terbesar ada pada Hutama Karya untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
"Angka PMN Rp30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerja sama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II)," ucap dia.
Selain untuk penugasan, Tiko mengatakan, PMN juga dialokasikan untuk pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan, dan perbaikan kinerja perusahaan sejumlah BUMN, seperti pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata oleh Defend ID.
Baca juga: Polda Metro Tangkap Pimpinan Tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja
"Damri juga cukup lama tidak terima PMN, ini untuk perintis karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru, termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, Jakarta, Medan, Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi bus listrik," katanya.
(uka)
Lihat Juga :
