Sri Mulyani ke BPKP: Kesejahteraan Rakyat Lebih Penting dari WTP
loading...
Maenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai partner penting bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 hari ini.
"Sejak reformasi, semua pemerintahan dan semua presiden terpilih, DPR bahkan juga tahu, bahwa kita itu diatur dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Kedua UU itu meminta tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang baik, akuntabel, efisien, yang ada asas kepatutan. Itu artinya mereka akan mengandalkan institusi BPKP dan Kementerian Keuangan yang betul-betul bekerja secara profesional dan kompeten," ujar Sri Mulyani di Auditorium Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Menurut dia tanggung jawab yang diemban oleh para pimpinan dan jajaran BPKP sangat besar. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi yang saat ini dijalan oleh BPKP merupakan fondasi yang sangat penting dari semangat reformasi, di mana pertanggungjawaban pelaksanaan instrumen keuangan negara adalah sesuatu yang krusial bagi negara.
"Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) jelas sesuatu yang penting. Tapi di luar itu, kita juga perlu membuat ekonomi kita bertransformasi, rakyat kita menjadi lebih sejahtera, kemiskinan turun, kesenjangan semakin menurun. Itu yang kita harus lakukan dengan instrumen keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dengan BPKP, khususnya pada pelaksanaan pengawasan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Sepertiga dari belanja pemerintah pusat adalah TKDD, maka Sri ingin bahwa TKDD dapat memberikan manfaat yang signifikan di daerah, baik itu bagi perekonomiannya maupun bagi kesejahteraan masyarakat.
"Saya sekarang sedang minta jajaran Kemenkeu di daerah-daerah supaya bisa bekerja lebih rapi, konsolidatif, sinergi, dan lihat bagaimana keuangan negara berfungsi. Saya minta BPKP bisa menjadi partner juga di daerah sehingga kita bisa menunjukkan dan rakyat bisa tahu #UangKita (APBN) itu darimana dan #UangKita dipakai untuk apa," kata Sri.
Dia menyampaikan bahwa jika keuangan suatu negara dikelola dengan baik, maka negara memiliki harapan untuk bisa untuk menjadi negara maju. Tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, kata Menkeu, adalah tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah maupun lembaga pengawasan pemerintah.
"Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Anda punya tanggung jawab yaitu rakyat tahu setiap rupiah (keuangan negara) yang kita kumpulkan darimana, bagaimana kita pakainya, dan hasilnya apa. Itulah fondasi yang namanya kontrak sosial bernegara yang kuat. Hanya itu yang akan bisa menjaga Indonesia dari berbagai guncangan-guncangan, tentu juga dengan doa dan ikhtiar kita semua," pungkasnya.
"Sejak reformasi, semua pemerintahan dan semua presiden terpilih, DPR bahkan juga tahu, bahwa kita itu diatur dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Kedua UU itu meminta tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang baik, akuntabel, efisien, yang ada asas kepatutan. Itu artinya mereka akan mengandalkan institusi BPKP dan Kementerian Keuangan yang betul-betul bekerja secara profesional dan kompeten," ujar Sri Mulyani di Auditorium Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Menurut dia tanggung jawab yang diemban oleh para pimpinan dan jajaran BPKP sangat besar. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi yang saat ini dijalan oleh BPKP merupakan fondasi yang sangat penting dari semangat reformasi, di mana pertanggungjawaban pelaksanaan instrumen keuangan negara adalah sesuatu yang krusial bagi negara.
"Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) jelas sesuatu yang penting. Tapi di luar itu, kita juga perlu membuat ekonomi kita bertransformasi, rakyat kita menjadi lebih sejahtera, kemiskinan turun, kesenjangan semakin menurun. Itu yang kita harus lakukan dengan instrumen keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dengan BPKP, khususnya pada pelaksanaan pengawasan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Sepertiga dari belanja pemerintah pusat adalah TKDD, maka Sri ingin bahwa TKDD dapat memberikan manfaat yang signifikan di daerah, baik itu bagi perekonomiannya maupun bagi kesejahteraan masyarakat.
"Saya sekarang sedang minta jajaran Kemenkeu di daerah-daerah supaya bisa bekerja lebih rapi, konsolidatif, sinergi, dan lihat bagaimana keuangan negara berfungsi. Saya minta BPKP bisa menjadi partner juga di daerah sehingga kita bisa menunjukkan dan rakyat bisa tahu #UangKita (APBN) itu darimana dan #UangKita dipakai untuk apa," kata Sri.
Dia menyampaikan bahwa jika keuangan suatu negara dikelola dengan baik, maka negara memiliki harapan untuk bisa untuk menjadi negara maju. Tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, kata Menkeu, adalah tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah maupun lembaga pengawasan pemerintah.
"Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Anda punya tanggung jawab yaitu rakyat tahu setiap rupiah (keuangan negara) yang kita kumpulkan darimana, bagaimana kita pakainya, dan hasilnya apa. Itulah fondasi yang namanya kontrak sosial bernegara yang kuat. Hanya itu yang akan bisa menjaga Indonesia dari berbagai guncangan-guncangan, tentu juga dengan doa dan ikhtiar kita semua," pungkasnya.
(nng)
Explore More