Dana Pemda Rp200 Triliun Ngendon di Bank, Sri Mulyani: Ironis!

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keluh kesahnya karena kinerja belanja modal pemerintah daerah ( pemda ) yang dinilainya terlalu lelet. Tak ayal, bahkan dia mengatakan bahwa kondisi ironis mengingat pemerintah pusat secara rutin mentransfer dana ke daerah.



"Rutin transfer dari pemerintah pusat ke daerah, tapi realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar masih sangat minim. Malah pemda lebih suka menaruh uangnya di bank," ujar Sri dalam arahannya kepada gubernur dan wali kota di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Dia mengatakan, keputusan itu justru bukan karena tidak ada uangnya. Ada beberapa persyaratan, tetapi dia mencatat bahwa daerah masih memiliki Rp200 triliun yang mengendap di bank.

"Jadi ini, kan, menggambarkan ada ironis. Ada resources, ada dananya, tapi enggak bisa dijalankan," keluhnya.

Bahkan, Sri mengatakan bahwa belanja pemda justru minus 17% pada akhir Mei 2022, dari semula Rp270 triliun menjadi Rp223 triliun.

"Belanja kita tahun ini minus 17% dari belanja kita tahun lalu. Catat, minus 17% bukan minus 1%, atau 5%. Bapak Ibu sekalian nanti perlu melihat, apa yang menjadi kendala," tegasnya.

Dia pun menyampaikan bahwa realisasi belanja sebesar Rp223 triliun justru lebij banyak dialokasikan untuk gaji pegawai, yang angkanya mencapai Rp113 triliun dari Rp223 triliun.

Dia menyayangkan, justru belanja modal yang penting untuk peningkatan kualitas SDM angkanya malah kecil, hanya Rp12 triliun. Belanja modal ini pun lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar Rp14 triliun dan belanja lainnya Rp44 triliun.

Bahkan, dana Rp200 triliun yang mengendap di bank pada Mei 2022 dicatat Sri lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2021 dan tahun 2020. Hingga akhir Mei tahun lalu, dana pemda yang mengendap hanya Rp172 triliun, sementara Mei 2020 hanya Rp165 triliun.

"Dana ngendon di bank ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air bersih di daerah tidak jalan atau mandek, padahal rakyat masih membutuhkan infrastruktur dasar," tambah Sri.

Tak hanya itu, dia pun melihat banyak daerah-daerah yang tidak memiliki sarana MCK memadai. Selain itu, tingkat kemiskinan di daerah masih tinggi.



"Tadi Bapak Ibu sekalian lihat begitu nerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji aja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13, itu enggak perlu leadership. Wong ada by account by number. Yang perlu dipikirkan ya tadi, kenapa belanja barangnya banyak," pungkas Sri.