Respons Pernyataan Mendag, Petani Sawit: Mafia dan Permainan Harga Benar Terjadi
Selasa, 21 Juni 2022 - 15:47 WIB
loading...
Petani sawit merespons keras pernyataan Mendag saat menyebut tidak ada mafia minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng beberapa waktu lalu melambung tinggi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan ( Mendag ) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut tidak ada mafia minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng beberapa waktu lalu melambung tinggi. Katanya, harga minyak goreng (migor) yang tinggi itu karena keterlambatan dalam mengantisipasi penjualan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dijual berlebihan.
Baca Juga: Mendag Zulhas Bantah Ada Mafia Minyak Goreng
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menilai, seharusnya Mendag perlu mendukung Kejaksaan Agung untuk membersihkan bisnis kotor yang dilakukan mafia di industri sawit maupun minyak goreng (migor).
"Apa yang dikatakan Mendag justru dipandang menutup-nutupi persoalan besar mafia migor yang merugikan masayarakat banyak," ungkapnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (21/6/2022).
Selain itu, menurut Darto, perrnyataan Mendag kontraproduktif dengan kebijakan yang tegas dari Presiden Jokowi.
Pada saat itu Presiden mengeluarkan kebijakan pelarangan sementara ekspor Crude Palm Oil/CPO dan bahan baku migor untuk merespon ketidakpatuhan para konglomerat indusri sawit untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri dan ingin mengambil keuntungan yang lebih besar melalui ekspor CPO keluar negeri di saat harga pasar internasional tinggi.
"Di sini letak persoalannya, dan sudah seharusnya Mendag perlu mengawasi dan membuat kebijakan dan regulasi yang mengawasi ini," ucapnya.
Baca Juga: Mendag Zulhas Bantah Ada Mafia Minyak Goreng
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menilai, seharusnya Mendag perlu mendukung Kejaksaan Agung untuk membersihkan bisnis kotor yang dilakukan mafia di industri sawit maupun minyak goreng (migor).
"Apa yang dikatakan Mendag justru dipandang menutup-nutupi persoalan besar mafia migor yang merugikan masayarakat banyak," ungkapnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (21/6/2022).
Selain itu, menurut Darto, perrnyataan Mendag kontraproduktif dengan kebijakan yang tegas dari Presiden Jokowi.
Pada saat itu Presiden mengeluarkan kebijakan pelarangan sementara ekspor Crude Palm Oil/CPO dan bahan baku migor untuk merespon ketidakpatuhan para konglomerat indusri sawit untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri dan ingin mengambil keuntungan yang lebih besar melalui ekspor CPO keluar negeri di saat harga pasar internasional tinggi.
"Di sini letak persoalannya, dan sudah seharusnya Mendag perlu mengawasi dan membuat kebijakan dan regulasi yang mengawasi ini," ucapnya.
Lihat Juga :
