Dukung Penerapan Pajak karbon, BUMN IDSurvey Godok Pilot Project Baru

JAKARTA - Pemerintah tengah membidik pajak karbon untuk mengurangi efek Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional dan global.

Pelaksanaan pajak karbon merupakan bagian dari implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Beleid ini akan menjadi landasan bagi penerapan pajak karbon di Indonesia sebagai aturan turunan UU HPP.

Kementerian BUMN melalui IDSurvey pun melakukan pilot project dekarbonisasi di kawasan perusahaan pelat merah.

Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI Rudiyanto menyebut, pihaknya bersama tujuh BUMN akan menggodok dekarbonisasi yang sudah dicanangkan pemerintah.



Adapun tujuh perseroan yang dimaksud di antaranya PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PTPN III, PT Semen Indonesia (Persero), Perhutani, dan MIND ID.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Dekarbonisasi di kalangan BUMN pada Februari 2022 lalu.

Menurut Rudiyanto, pembahasan tentang pajak karbon menjadi semakin penting agar pelaksanaan dekarbonisasi di Indonesia bisa segera berjalan secara aktif.

“Pembahasan itu amat penting bagi BKI selaku Ketua IDSurvey bersama ketujuh BUMN lain yang saat ini sedang melaksanakan pilot project dekarbonisasi,” ungkap Rudiyanto, Selasa (21/6/2022).



Dekarbonisasi di kalangan BUMN akan menjadi bagian dari perusahaan, lembaga dan pihak lain yang secara bersama bertekad mencapai target nasional mengurangi efek GRK secara nasional sebesar 29% pada 2030 dan zero emission pada 2060.

“Ini harus menjadi tekad bersama demi mencapai ruang hidup yang berkualitas karena Indonesia adalah salah-satu pasar karbon terpenting di dunia,” tuturnya.

BKI pun menyambut baik pihak-pihak yang mendukung penerapan dekarbonisasi, di mana salah satu unsur terpenting adalah pajak karbon.