PLN Minta Dana PMN Rp10 Triliun Buat Apa? Ini Rinciannya

JAKARTA - PT PLN (Persero) akan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah untuk menyelesaikan target elektrifikasi desa di seluruh Indonesia.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi menjelaskan hingga 2021 rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,7%, atau tersisa 293 desa belum menikmati listrik.

"Namun dari angka tersebut, masih ada lebih dari 4.700 desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN. Desa-desa ini mayoritas berada di wilayah di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau," ujar Evy dalam keterangan resmi, Rabu (22/6/2022).



Evy tak membantah, melistriki desa ini bukan tanpa tantangan. Hal ini karena sasaran desa berlistrik ini mayoritas berada di wilayah 3T dengan akses yang sulit maka secara kacamata bisnis ini tidak feasible. Evy menjelaskan untuk bisa melistriki satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil membutuhkan paling tidak Rp 25 juta hingga Rp 45 juta per KK.

"Untuk itu, di sinilah peran PMN hadir agar seluruh masyarakat meski di desa tetap bisa mendapatkan akses listrik," tambah Evy.

Evy menjelaskan saat ini rasio desa berlistrik PLN baru mencapai 90,78%. Di mana rata rata wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua rasio desa berlistrik masih di bawah 80%. Total investasi untuk bisa mengebut target 100 persen desa berlistrik PLN perlu Rp 18 trilun.

Untuk itu, PLN mengusulkan alokasi PMN Rp 10 triliun pada 2023. Alokasi ini, Evy merinci akan dialokasikan Rp 1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan Rp 3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi dan Rp 4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.



Pada tahun 2024, PT PLN akan kembali mengajukan dana PMN sebesar Rp 8 triliun untuk sisa mengejar target rasio desa berlistrik 100 persen. Harapannya, dengan upaya ini rasio elektrifikasi nasional dan rasio desa berlistrik bisa mencapai target sebelum 2025.

"Kami optimistis tentu saja target ini bisa tercapai dengan dukungan semua pihak. Stakeholder dan juga dukungan semua pihak. Ini perlu upaya bersama untuk bisa menciptakan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Evy.