Proyek NBS BUMN Berpotensi Hasilkan Kredit Karbon 11,6 Juta CO2 per Tahun
Rabu, 22 Juni 2022 - 13:31 WIB
loading...
Usai penandatanganan (HoA) atau kerja sama pengembangan proyek NBS. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Proyek Natured Based Solution (NBS) berpotensi menghasilkan kredit karbon sebesar 11,6 juta CO2 per tahun. Proyek ini tengah dibidik PT Pertamina Power Indonesia ( Pertamina NRE) dan Perum Perhutani.
Baca juga: Buka Perdagangan Perdana, Ini Rencana ICDX di 2021
Kredit karbon 11,6 juta CO2 per tahun ini nantinya mengintensifkan pelestarian hutan guna mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan. Hal ini juga mempercepat pencapaian Nationally Determined Contribution Indonesia tahun 2030 dan visi net zero emission 2060 di lingkup Kementerian BUMN.
Melalui dokumen long term strategy atau low carbon and climate resilience (LTS – LTCCR), Indonesia telah menargetkan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal. Indonesia didorong untuk menurunkan emisi dengan target sampai dengan 29 persen dalam waktu 10 tahun atau hingga 2030 nantinya.
Pertamina NRE dan Perhutani pum mendorong akselerasi Nationally Determined Contribution Indonesia pada 2030, serta visi Net Zero Emission di lingkup Kementerian BUMN dengan mengembangkan proyek NBS, salah satunya melalui skema reduced emission from deforestation and forest degradation (REDD).
“Proyek ini bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan pelestarian hutan guna mengurangi pelepasan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan serta memberikan dampak positif bagi penyerapan emisi karbon dan keanekaragaman lingkungan," ungkap Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury, dikutip Rabu (22/6/2022).
Pada, Senin pekan ini kedua entitas pelat merah itu telah melakukan penandatanganan head of agreement (HoA) atau kerja sama pengembangan proyek NBS.
Senada, Direktur Operasi Perhutani Natalas Ari Haryanto mengungkap selain menekan laju deforestasi, tujuan kerja sama tersebut adalah memperluas tutupan lahan yang akan meningkatkan kemampuan kawasan hutan untuk menyerap emisi gas rumah kaca.
Pihaknya sudah mengidentifikasi 9 calon lokasi di wilayah kawasan hutan milik Perhutani Group yang akan menjadi objek dan lokasi dari proyek ini. Ke-9 calon lokasi ini lebih lanjut akan dilakukan studi kelayakan untuk mengetahui kelayakan proyek, khususnya terkait dampak terhadap lingkungan serta sisi finansial maupun operasional.
"Berdasarkan hasil pra studi kelayakan, lanjut Natalas, proyek NBS di 9 lokasi ini akan mampu menghasilkan kredit karbon lebih dari 11,6 juta ton CO2 per tahun, sehingga dengan skema bisnis yang tepat, maka proyek ini akan mampu menjadi bisnis baru yang memberikan nilai tambah pada kedua belah pihak," ungkap dia.
Sejumlah upaya dekarbonisasi yang akan dilaksanakan oleh Perum Perhutani di antaranya menekan atau mengurangi kerusakan hutan dan meningkatkan rehabilitasi lahan, menekan kebakaran hutan, mengganti penggunaan Marine Fuel Oil (MFO) menjadi Compressed Nature Gas (CNG) pada industri hasil hutan.
Baca juga: Potret Jokowi Berbincang dengan Megawati, Posisi Duduk Jadi Sorotan
Selain itu, di bidang tanaman Perhutani juga mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Untuk NBS merupakan salah satu solusi yang mengacu pada pengelolaan dan optimasi sumber daya alam yang berkelanjutan melalui rekonfigurasi pengelolaan.
Baca juga: Buka Perdagangan Perdana, Ini Rencana ICDX di 2021
Kredit karbon 11,6 juta CO2 per tahun ini nantinya mengintensifkan pelestarian hutan guna mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan. Hal ini juga mempercepat pencapaian Nationally Determined Contribution Indonesia tahun 2030 dan visi net zero emission 2060 di lingkup Kementerian BUMN.
Melalui dokumen long term strategy atau low carbon and climate resilience (LTS – LTCCR), Indonesia telah menargetkan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal. Indonesia didorong untuk menurunkan emisi dengan target sampai dengan 29 persen dalam waktu 10 tahun atau hingga 2030 nantinya.
Pertamina NRE dan Perhutani pum mendorong akselerasi Nationally Determined Contribution Indonesia pada 2030, serta visi Net Zero Emission di lingkup Kementerian BUMN dengan mengembangkan proyek NBS, salah satunya melalui skema reduced emission from deforestation and forest degradation (REDD).
“Proyek ini bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan pelestarian hutan guna mengurangi pelepasan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan serta memberikan dampak positif bagi penyerapan emisi karbon dan keanekaragaman lingkungan," ungkap Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury, dikutip Rabu (22/6/2022).
Pada, Senin pekan ini kedua entitas pelat merah itu telah melakukan penandatanganan head of agreement (HoA) atau kerja sama pengembangan proyek NBS.
Senada, Direktur Operasi Perhutani Natalas Ari Haryanto mengungkap selain menekan laju deforestasi, tujuan kerja sama tersebut adalah memperluas tutupan lahan yang akan meningkatkan kemampuan kawasan hutan untuk menyerap emisi gas rumah kaca.
Pihaknya sudah mengidentifikasi 9 calon lokasi di wilayah kawasan hutan milik Perhutani Group yang akan menjadi objek dan lokasi dari proyek ini. Ke-9 calon lokasi ini lebih lanjut akan dilakukan studi kelayakan untuk mengetahui kelayakan proyek, khususnya terkait dampak terhadap lingkungan serta sisi finansial maupun operasional.
"Berdasarkan hasil pra studi kelayakan, lanjut Natalas, proyek NBS di 9 lokasi ini akan mampu menghasilkan kredit karbon lebih dari 11,6 juta ton CO2 per tahun, sehingga dengan skema bisnis yang tepat, maka proyek ini akan mampu menjadi bisnis baru yang memberikan nilai tambah pada kedua belah pihak," ungkap dia.
Sejumlah upaya dekarbonisasi yang akan dilaksanakan oleh Perum Perhutani di antaranya menekan atau mengurangi kerusakan hutan dan meningkatkan rehabilitasi lahan, menekan kebakaran hutan, mengganti penggunaan Marine Fuel Oil (MFO) menjadi Compressed Nature Gas (CNG) pada industri hasil hutan.
Baca juga: Potret Jokowi Berbincang dengan Megawati, Posisi Duduk Jadi Sorotan
Selain itu, di bidang tanaman Perhutani juga mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Untuk NBS merupakan salah satu solusi yang mengacu pada pengelolaan dan optimasi sumber daya alam yang berkelanjutan melalui rekonfigurasi pengelolaan.
(uka)
Lihat Juga :
