Beli Pertalite Lewat MyPertamina, Ekonom: Waktunya Kurang Pas
loading...
Pembelian Pertalite lewat aplikasi MyPertamina dinilai waktu kurang pas. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira mengatakan rencana PT Pertamina mengatur pembelian jenis bahan bakar minyak (BBM) subsidi, seperti solar dan Pertalite , melalui aplikasi MyPertamina dinilai waktunya belum tepat.
"Pada intinya pemerintah ingin membatasi alokasi BBM subsidi, tapi dilakukan di timing yang kurang pas. Karena banyak kelas menengah rentan yang kesulitan dalam mengakses MyPertamina karena harus punya gadget, beli paket data. Tentu ada cost tambahan yang dibebankan ke konsumen," ujarnya kepada MNC Portal, Selasa (28/6/2022).
Menurutnya, saat ini belum ada kejelasan seleksi kendaraan yang berhak mendapat Pertalite langsung berkorelasi dengan pendapatan tiap anggota keluarga. Pasalnya, ada masyrakat yang membeli mobil baru untuk menghidupi keluarga.
"Bisa jadi mobil baru yang dibeli untuk disewakan bukan pemakaian pribadi, juga menggunakan skema cicilan bukan cash. Variabel ini kan perlu dipahami Pertamina. Jangan sampai yang berhak beli BBM subsidi, tapi dianggap orang mampu," katanya.
Terlebih lagi, Bima mengatakan bahwa dalam mengatur pembatasan pembelian BBM agar lebih tepat sasaran perlu adanya sinkronisasi data dari berbagai kementerian atau lembaga.
"Sinkronisasi harusnya dilakukan kalau mau BBM subsidi tepat sasaran, misalnya men-sinkronisasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos dan data UMKM skala mikro yang berhak mendapat jatah Pertalite," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui PT Pertamina akan menerapkan aturan baru pembelian BBM khusus penugasan (JBKP) atau BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.
Masyarakat yang ingin mendapatkan BBM jenis Pertalite dan solar harus terdaftar di sistem MyPertamina. Masyarakat yang ingin membeli BBM subsidi diminta mendaftar ke website MyPertamina mulai 1 Juli 2022.
"Pada intinya pemerintah ingin membatasi alokasi BBM subsidi, tapi dilakukan di timing yang kurang pas. Karena banyak kelas menengah rentan yang kesulitan dalam mengakses MyPertamina karena harus punya gadget, beli paket data. Tentu ada cost tambahan yang dibebankan ke konsumen," ujarnya kepada MNC Portal, Selasa (28/6/2022).
Menurutnya, saat ini belum ada kejelasan seleksi kendaraan yang berhak mendapat Pertalite langsung berkorelasi dengan pendapatan tiap anggota keluarga. Pasalnya, ada masyrakat yang membeli mobil baru untuk menghidupi keluarga.
"Bisa jadi mobil baru yang dibeli untuk disewakan bukan pemakaian pribadi, juga menggunakan skema cicilan bukan cash. Variabel ini kan perlu dipahami Pertamina. Jangan sampai yang berhak beli BBM subsidi, tapi dianggap orang mampu," katanya.
Terlebih lagi, Bima mengatakan bahwa dalam mengatur pembatasan pembelian BBM agar lebih tepat sasaran perlu adanya sinkronisasi data dari berbagai kementerian atau lembaga.
"Sinkronisasi harusnya dilakukan kalau mau BBM subsidi tepat sasaran, misalnya men-sinkronisasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos dan data UMKM skala mikro yang berhak mendapat jatah Pertalite," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui PT Pertamina akan menerapkan aturan baru pembelian BBM khusus penugasan (JBKP) atau BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.
Masyarakat yang ingin mendapatkan BBM jenis Pertalite dan solar harus terdaftar di sistem MyPertamina. Masyarakat yang ingin membeli BBM subsidi diminta mendaftar ke website MyPertamina mulai 1 Juli 2022.
(uka)
Lihat Juga :
