KRKP Sebut Indonesia Masih Bermasalah Soal Data Pangan

JAKARTA - Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menilai masalah data pangan masih menjadi persoalan di Indonesia. Menurutnya, data pangan belum terbuka, apalagi akurat.

“Sehingga sering kecolongan soal impor, saat panen malah ada importasi,” ungkap Said dalam konferensi pers Festival Pangan Jujur di Galeri Salihara, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Said Abdullah mengatakan importasi sangat mencederai petani kecil. Padahal, di sisi lain, petani gurem merupakan aset bangsa. “Tetapi belum ada sistem yang merekognisi mereka,” katanya.

(Baca juga:versifikasi Pangan Perkuat Ketahanan Pangan Nasional)

KRKP selama pandemi Covid-19 bersama sejumlah pihak melakukan napak tilas atas berbagai kejadian juga kebijakan terkait pangan baik di tingkat nasional maupun kantung-kantung pangan di sejumlah daerah.

Said mengatakan napak tilas itu dicurahkan dalam bentuk Festival Pangan Jujur yang menampilkan bagaimana pengelolaan pangan yang dilakukan dengan tidak cukup baik pada situasi pandemi.

KRKP menampilkan total 59 foto peserta pelatihan yang difasilitasi oleh PannaFoto Institute, serta arsip KRKP yang tertuang dalam timeline pangan selama pandemi di nasional, di Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi.

(Baca juga:Kebutuhan Pangan Terjamin, Ini Berkat Pahlawan Pangan)

“Lewat Festival Pangan Jujur ini kita mengajak publik untuk lebih aware terhadap persoalan pangan yang kian hari kian penting, namun makin lemah dalam pengelolaannya,” ujar Said.

Said membeberkan selama pandemi masyarakat bisa menyaksikan bagaimana pangan menjadi hal penting, tidak hanya menjaga keberlangsungan kehidupan, tetapi juga negara ini. Di sisi lain kesungguhan memperkuat sektor pangan ini menjadi tanda tanya.

“Melalui festival ini kami ingin mengajak kepada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum perkotaan, untuk lebih bijak dan arif dalam pangan serta terlibat dalam upaya mengontrol pengelolaan pangan sehingga lebih baik,” kata Said.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani mengakui pentingnya data pangan untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Dia mencontohkan data sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa berhasil indeks petanian di suatu wilayah.

(Baca juga:Potensi Krisis Pangan Dunia, Pemerintah Diminta Tambah Anggaran Pangan)

Dia mengharapkan agar pemerintah pusat agar lebih memahami kondisi di setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga kebijakan yang diterapkan bisa sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dia mencontohkan di kabupaten yang dipimpinnya dari tahun ke tahun selalu terjadi surplus pangan. Sementara di sisi lain ada daerah yang defisit pangan. “Selama ini di Luwu Utara selalu terjadi surplus pangan, namun karena minimnya akses pasar, maka beras kami sulit dijual ke daerah lain,” kata Indah.

Oleh karena itu, Indah mengharapkan kepada pemerintah pusat agar bisa memfasilitasi kelebihan pangan yang ada di daerah dengan membuka akses pasar. “Kami memerlukan sarana transportasi yang murah untuk mengangkut kelebihan pangan di daerah kami agar bisa dijual ke daerah lain yang membutuhkan,” kata Indah.