Keras! Ini Peringatan Wakil Ketua DPR buat Kementerian PUPR
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Nasdem, Rachmat Gobel , menyayangkan jika proyek yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menggunakan material impor.
Menurut Gobel, pemerintah jangan hanya sekedar memberikan dan membangun proyek untuk masyarakat, tapi juga harus bisa memberikan nilai tambah. Salah satunya dengan membeli produk-produk lokal.
"Saran yang ingin saya sampaikan kepada Menteri PUPR, dari sekian triliun program yang ada saat ini, kira-kira berapa persen kementerian PUPR punya projek bisa menarik investasi dari luar, seberapa besar bisa memperkuat industri dalam negeri," ujar Rachmat Gobel dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V dan Kementerian PUPR, Selasa (25/1/2022).
Gobel menambahkan, sangat disayangkan jika program yang dilakukan masih menggunakan banyak produk impor hanya karena alasan harga lebih murah. Sebab membangun industri lokal merupakan salah satu upaya untuk menyejahterakan masyarakat.
"Khususnya dari China, ini masih banyak sekali yang menggunakan produk-produk impor, alasannya karena lebih murah," sambungnya.
Selanjutnya Wakil Ketua DPR itu juga meminta agar pembangunan megaproyek ibu kota negara (KN) baru Nusantara jangan sampai terjadi hal yang serupa. Menurutnya hal ini merupakan kesempatan untuk mendorong investasi dalam negeri sekaligus memperkuat industrinya.
"Jadi kalau bisa diinvestarisasi, karena kalau di Kementerian Bapak clear, semua sudah sepakat, tapi karya ini masih banyak di bawahnya, yang masih bermain-main," lanjut Rachmat Gobel.
Tanpa menyebutkan nama, Rachmat Gobel melihat masih ada pejabat di Kementerian PUPR yang kerap membuka impor untuk progam yang dijalankan dengan PMN (Penyertaan Modal Negara).
"Jangan kita PMN-PMN tapi kita ambilnya barang impor. Jadi untuk siapa, jangan ada penyertaan modal tapi kita menambah impor dari luar. Kebetulan teman Bapak satu itu suka sekali buka-buka impor. Jadi bapak tau-lah ya, seringkali saya sampaikan kok kurang ada respons. Sekali-sekali mungkin baru saya menyampaikan secara tegas," pungkasnya.
Lihat Juga: Laka Tol Purbaleunyi, Wakil Ketua Komisi V: Indikator Industri Logistik Tidak Baik-baik Saja
Menurut Gobel, pemerintah jangan hanya sekedar memberikan dan membangun proyek untuk masyarakat, tapi juga harus bisa memberikan nilai tambah. Salah satunya dengan membeli produk-produk lokal.
"Saran yang ingin saya sampaikan kepada Menteri PUPR, dari sekian triliun program yang ada saat ini, kira-kira berapa persen kementerian PUPR punya projek bisa menarik investasi dari luar, seberapa besar bisa memperkuat industri dalam negeri," ujar Rachmat Gobel dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V dan Kementerian PUPR, Selasa (25/1/2022).
Gobel menambahkan, sangat disayangkan jika program yang dilakukan masih menggunakan banyak produk impor hanya karena alasan harga lebih murah. Sebab membangun industri lokal merupakan salah satu upaya untuk menyejahterakan masyarakat.
"Khususnya dari China, ini masih banyak sekali yang menggunakan produk-produk impor, alasannya karena lebih murah," sambungnya.
Selanjutnya Wakil Ketua DPR itu juga meminta agar pembangunan megaproyek ibu kota negara (KN) baru Nusantara jangan sampai terjadi hal yang serupa. Menurutnya hal ini merupakan kesempatan untuk mendorong investasi dalam negeri sekaligus memperkuat industrinya.
"Jadi kalau bisa diinvestarisasi, karena kalau di Kementerian Bapak clear, semua sudah sepakat, tapi karya ini masih banyak di bawahnya, yang masih bermain-main," lanjut Rachmat Gobel.
Tanpa menyebutkan nama, Rachmat Gobel melihat masih ada pejabat di Kementerian PUPR yang kerap membuka impor untuk progam yang dijalankan dengan PMN (Penyertaan Modal Negara).
"Jangan kita PMN-PMN tapi kita ambilnya barang impor. Jadi untuk siapa, jangan ada penyertaan modal tapi kita menambah impor dari luar. Kebetulan teman Bapak satu itu suka sekali buka-buka impor. Jadi bapak tau-lah ya, seringkali saya sampaikan kok kurang ada respons. Sekali-sekali mungkin baru saya menyampaikan secara tegas," pungkasnya.
Lihat Juga: Laka Tol Purbaleunyi, Wakil Ketua Komisi V: Indikator Industri Logistik Tidak Baik-baik Saja
(uka)