Singgung Daya Beli Kaum Muda, Sri Mulyani: Akhirnya Tinggal di Rumah Mertua
Minggu, 10 Juli 2022 - 16:05 WIB
loading...
Sri Mulyani menyebut daya beli generasi muda yang rendah berdampak pada kepemilikan rupiah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kondisi kebutuhan papan Indonesia yang penuh tantangan, khususnya daya beli generasi muda . Bahkan, backlog perumahan saat ini tercatat sebesar 12,75 juta. Dia menyebutkan, bukan tidak mungkin bahwa generasi muda tidak bisa membeli rumah.
Baca juga: Berbincang dengan Sekjen OECD, Sri Mulyani Bahas Perpajakan Internasional
"Purchasing power mereka (generasi muda) dibandingkan harga rumahnya lebih rendah, sehingga mereka akhirnya end-up tinggal di rumah mertua, atau dia nyewa. Itu pun kalau mertuanya punya rumah juga, kalau ga punya rumah, itu juga jadi masalah lebih lagi, menggulung per generasi," ungkap Sri dikutip Minggu (10/7/2022).
Persoalan papan Indonesia ada dari supply dan demand side. Supply adalah yang memproduksi dan membangun rumah, demand itu adalah yang membutuhkan rumah.
"Pasar hanya bisa tercipta kalau dua sisi ini bertemu, tapi kalau ada constraint, mereka tidak ketemu, atau bertemu di level equilibrium yang tidak mencerminkan kebutuhan papan," tambah Sri.
Terlebih saat ini, kata dia, dari sisi supply juga ada masalah. Harga tanah selalu ever-increasing, terutama di perkotaan dan bahan-bahan baku perumahannya. Kontribusi sektor perumahan dan sharenya terhadap APBN cukup signifikan, apalagi ditambah dengan aspek penciptaan kesempatan kerja.
"Dia punya multiplier effect yang besar dan juga share-nya terhadap PDB di atas 13%. Namun, ini belum klop. Kita punya gap antara demand dengan purchasing power, itu namanya harap-harap cemas. If you can exercise your demand, it means you have purchasing power. Saya bermimpi punya rumah dan saya berencana punya rumah, keduanya berbeda. Mimpi ya mimpi, kalau berencana ya berarti sudah ada daya belinya untuk mengeksekusi rencana," terang Sri.
Maka dari itu, menjembatani gap tersebut menjadi langkah penting bagi pemerintah. Dari sisi Kemenkeu, telah diberikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menggunakan instrumen keuangan negara.
Baca juga: Berebut Kupon Daging Kurban, Warga Grobogan Saling Dorong hingga Terjatuh
"Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah, atau pembebasan PPN dan pengenaan PPN 1% final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Itu adalah instrumen yang kita gunakan dalam situasi pandemi untuk melindungi dan memberikan stimulus bagi sektor perumahan agar tidak terpukul sangat dalam oleh dampak pandemi," tambah Sri.
Baca juga: Berbincang dengan Sekjen OECD, Sri Mulyani Bahas Perpajakan Internasional
"Purchasing power mereka (generasi muda) dibandingkan harga rumahnya lebih rendah, sehingga mereka akhirnya end-up tinggal di rumah mertua, atau dia nyewa. Itu pun kalau mertuanya punya rumah juga, kalau ga punya rumah, itu juga jadi masalah lebih lagi, menggulung per generasi," ungkap Sri dikutip Minggu (10/7/2022).
Persoalan papan Indonesia ada dari supply dan demand side. Supply adalah yang memproduksi dan membangun rumah, demand itu adalah yang membutuhkan rumah.
"Pasar hanya bisa tercipta kalau dua sisi ini bertemu, tapi kalau ada constraint, mereka tidak ketemu, atau bertemu di level equilibrium yang tidak mencerminkan kebutuhan papan," tambah Sri.
Terlebih saat ini, kata dia, dari sisi supply juga ada masalah. Harga tanah selalu ever-increasing, terutama di perkotaan dan bahan-bahan baku perumahannya. Kontribusi sektor perumahan dan sharenya terhadap APBN cukup signifikan, apalagi ditambah dengan aspek penciptaan kesempatan kerja.
"Dia punya multiplier effect yang besar dan juga share-nya terhadap PDB di atas 13%. Namun, ini belum klop. Kita punya gap antara demand dengan purchasing power, itu namanya harap-harap cemas. If you can exercise your demand, it means you have purchasing power. Saya bermimpi punya rumah dan saya berencana punya rumah, keduanya berbeda. Mimpi ya mimpi, kalau berencana ya berarti sudah ada daya belinya untuk mengeksekusi rencana," terang Sri.
Maka dari itu, menjembatani gap tersebut menjadi langkah penting bagi pemerintah. Dari sisi Kemenkeu, telah diberikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menggunakan instrumen keuangan negara.
Baca juga: Berebut Kupon Daging Kurban, Warga Grobogan Saling Dorong hingga Terjatuh
"Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah, atau pembebasan PPN dan pengenaan PPN 1% final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Itu adalah instrumen yang kita gunakan dalam situasi pandemi untuk melindungi dan memberikan stimulus bagi sektor perumahan agar tidak terpukul sangat dalam oleh dampak pandemi," tambah Sri.
(uka)
Lihat Juga :
