Seluruh Pekerja di Indonesia Diharapkan Segera Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Senin, 11 Juli 2022 - 17:13 WIB
loading...
Wakil Presiden Maruf Amin (dua kanan) menyerahkan secara simbolis santunan program BPJS Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) senilai Rp443 miliar kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah (kiri).
A
A
A
JAKARTA - Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Jakarta Cilandak Puspitaningsih berharap seluruh pekerja di Indonesia bisa segera masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan memiliki perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dapat terhindar dari risiko sosial ekonomi.
“Semoga dengan simbolis penyerahan santunan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran seluruh pekerja dan pemberi kerja di Indonesia,” kata Wetty, sapaan akrab Puspitaningsih dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/7/2022).
(Baca juga:BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Melindungi Seluruh Pekerja)
Menurut Wetty, pihaknya selalu berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk memastikan pekerja yang belum terlindungi bisa segera menjadi peserta BPJamsostek.
Diketahui, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Jumat (1/7/2022) lalu menyerahkan santunan program BPJS Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) senilai Rp443 miliar. Santunan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah.
Dalam menyerahkan santunan tersebut, Wapres didampingi Direktur Utama BP JAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin di Lombok NTB.
(Baca juga:Pekerja Magang Wajib Memiliki BPJS Ketenagakerjaan)
Pemberian santunan secara simbolis yang dilakukan Wapres Ma’ruf Amin itu sejatinya berasal dari 35.000 lebih klaim manfaat program BP JAMSOSTEK di Provinsi NTB selama periode Juni 2021 hingga saat ini.
Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan berbagai bantuan yang diserahkan merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat tidak mampu. Selain itu juga untuk mendukung pemberdayaan agar nantinya masyarakat bisa mandiri.
“Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemerintah ini memberikan manfaat kepada keluarga dan anak-anaknya, termasuk untuk beasiswa yang dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Semoga pemerintah bisa terus memberikan santunan-santunan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin di mana pun berada termasuk di Nusa Tenggara Barat ini melalui Kemensos dan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Maruf Amin.
(Baca juga:Yuks Pahami Unrealized Loss Terkait BPJamsostek)
Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengatakan kegiatan ini merupakan bukti hadirnya negara memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia. “Hari ini bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan santunan kepada 10 ahli waris peserta BP JAMSOSTEK yang mendapatkan hak jaminan sosial berupa santunan program JKK, JKM, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan untuk 5 orang anak,” jelasnya.
Anggoro melanjutkan, pada periode selama setahun ke belakang, tercatat manfaat beasiswa pendidikan maksimal yang pihaknya berikan senilai Rp21 miliar kepada 343 anak yang berhak di NTB.
BP JAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Seperti apa yang kita lihat saat ini, kepedulian Bapak Wapres dan juga apa yang sudah diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage. Artinya seluruh pekerja di Indonesia terlindungi dari risiko-risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi,” tambah Angoro.
Menurut data BP JAMSOSTEK, jumlah tenaga kerja yang sudah terlindungi BP JAMSOSTEK di Provinsi NTB per Mei 2022 sebanyak 392.000 tenaga kerja atau sekitar 24% dari tenaga kerja yang ada, di mana masih ada sekitar 1,2 juta lagi tenaga kerja yang belum terlindungi.
Anggoro mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BP JAMSOSTEK.
“Kami mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan fokus, keluarga di rumahpun bisa tenang, demi mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang produktif, mandiri dan sejahtera,” pungkas Anggoro.
“Semoga dengan simbolis penyerahan santunan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran seluruh pekerja dan pemberi kerja di Indonesia,” kata Wetty, sapaan akrab Puspitaningsih dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/7/2022).
(Baca juga:BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Melindungi Seluruh Pekerja)
Menurut Wetty, pihaknya selalu berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk memastikan pekerja yang belum terlindungi bisa segera menjadi peserta BPJamsostek.
Diketahui, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Jumat (1/7/2022) lalu menyerahkan santunan program BPJS Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) senilai Rp443 miliar. Santunan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah.
Dalam menyerahkan santunan tersebut, Wapres didampingi Direktur Utama BP JAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin di Lombok NTB.
(Baca juga:Pekerja Magang Wajib Memiliki BPJS Ketenagakerjaan)
Pemberian santunan secara simbolis yang dilakukan Wapres Ma’ruf Amin itu sejatinya berasal dari 35.000 lebih klaim manfaat program BP JAMSOSTEK di Provinsi NTB selama periode Juni 2021 hingga saat ini.
Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan berbagai bantuan yang diserahkan merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat tidak mampu. Selain itu juga untuk mendukung pemberdayaan agar nantinya masyarakat bisa mandiri.
“Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemerintah ini memberikan manfaat kepada keluarga dan anak-anaknya, termasuk untuk beasiswa yang dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Semoga pemerintah bisa terus memberikan santunan-santunan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin di mana pun berada termasuk di Nusa Tenggara Barat ini melalui Kemensos dan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Maruf Amin.
(Baca juga:Yuks Pahami Unrealized Loss Terkait BPJamsostek)
Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengatakan kegiatan ini merupakan bukti hadirnya negara memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia. “Hari ini bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan santunan kepada 10 ahli waris peserta BP JAMSOSTEK yang mendapatkan hak jaminan sosial berupa santunan program JKK, JKM, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan untuk 5 orang anak,” jelasnya.
Anggoro melanjutkan, pada periode selama setahun ke belakang, tercatat manfaat beasiswa pendidikan maksimal yang pihaknya berikan senilai Rp21 miliar kepada 343 anak yang berhak di NTB.
BP JAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Seperti apa yang kita lihat saat ini, kepedulian Bapak Wapres dan juga apa yang sudah diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage. Artinya seluruh pekerja di Indonesia terlindungi dari risiko-risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi,” tambah Angoro.
Menurut data BP JAMSOSTEK, jumlah tenaga kerja yang sudah terlindungi BP JAMSOSTEK di Provinsi NTB per Mei 2022 sebanyak 392.000 tenaga kerja atau sekitar 24% dari tenaga kerja yang ada, di mana masih ada sekitar 1,2 juta lagi tenaga kerja yang belum terlindungi.
Anggoro mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BP JAMSOSTEK.
“Kami mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan fokus, keluarga di rumahpun bisa tenang, demi mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang produktif, mandiri dan sejahtera,” pungkas Anggoro.
(dar)
Lihat Juga :
