Ketika Moeldoko Bicara Soal Subsidi dan Uang Negara yang Jebol

Selasa, 19 Juli 2022 - 08:03 WIB
loading...
Ketika Moeldoko Bicara Soal Subsidi dan Uang Negara yang Jebol
KSP Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengubah skema subsidi. Foto/KSP
A A A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah akan mengubah skema pemberian subsidi agar beban masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan energi tidak berat. Pada sektor energi, terang dia, pemerintah menyalurkan subsidi yang nilainya mencapai Rp520 triliun.



“Namun jika subsidi terus diberikan akan membuat uang negara jebol. Untuk itu, skema subsidi akan diubah. Tidak lagi ke barang, tapi langsung ke orangnya agar tepat sasaran,” ujar Moeldoko dalam keterangannya, Selasa (19/7/2022).

Sedangkan dalam menghadapi kirisis pangan, mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan peningkatan produktivitas di sektor pertanian untuk menjawab kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri, yakni sebesar 2,5 juta ton per bulan.

“Hasilnya selama tiga tahun berturut-turut kita sudah tidak lagi impor beras. Bahkan beras kita surplus. Pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan, seperti menanam sorgum, sagu, dan jagung. Ini semua untuk menjawab tantangan ancaman krisis pangan dunia,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga menyinggung soal hasil survei Bloomberg yang menyebutkan peluang risiko resesi Indonesia sangat kecil, yakni 3 persen. “Hasil survei Ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi domestik kita kuat dan memiliki daya tahan di tengah risiko global yang masih eskalatif,” kata Moeldoko.

Selain itu Moeldoko juga menegaskan bahwa mengelola negara di lingkungan global tidak mudah karena tantangannya sangat besar. Terlebih, di saat global menghadapi berbagai kejutan-kejutan, seperti pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia yang berdampak pada terputusnya pasok rantai dan kenaikan harga-harga komoditas.



Dalam menghadapi itu, Moeldoko menyampaikan lima teorinya, yakni mampu adaptif terhadap perubahan, membangun kecepatan di segala lini, berani mengambil risiko atas kebijakan yang diambil secara konstitusional, siap menghadapi kompleksitas akibat globalisasi, dan siap merespons kejutan-kejutan yang akan terjadi akibat kemajuan teknologi.

(uka)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2421 seconds (0.1#10.140)