Tahan Harga BBM, Listrik hingga Gas Engga Naik, Sri Mulyani Tombok Rp350 Triliun
Rabu, 27 Juli 2022 - 23:17 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui ongkosnya sangat besar bagi APBN kita demi menahan kenaikan harga BBM, listrik, hingga gas. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa belanja negara membengkak demi menahan kenaikan harga BBM , listrik, hingga gas. Anggaran yang disiapkan pun mencapai Rp350 triliun, demi memberikan kompensasi hingga subsidi.
"Ongkosnya sangat besar bagi APBN kita yaitu sebesar Rp275 triliun untuk kompensasi dan untuk subsidi kita tambahkan Rp77 triliun. Jadi secara total hampir Rp350 triliun sendiri kenaikannya untuk menahan kenaikan harga BBM, gas dan listrik," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA edisi Juli 2022 di Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Baca Juga: Harga BBM di Indonesia Lebih Murah dari Negara Lain, Jokowi: Karena Kita Tahan Terus
Dia pun mencatat realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pada semester I 2022 mencapai Rp483,7 triliun. Nominal belanja yang besar ini ditujukan untuk kompensasi dan subsidi tarif listrik, BBM, gas, hingga Program Kartu Prakerja.
"Dana untuk kompensasi yang awalnya hanya Rp18,5 triliun, kemudian ditambah menjadi Rp275 triliun dengan persetujuan DPR yang akhirnya dituangkan melalui Perpres 98/2022," ungkapnya.
"Ongkosnya sangat besar bagi APBN kita yaitu sebesar Rp275 triliun untuk kompensasi dan untuk subsidi kita tambahkan Rp77 triliun. Jadi secara total hampir Rp350 triliun sendiri kenaikannya untuk menahan kenaikan harga BBM, gas dan listrik," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA edisi Juli 2022 di Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Baca Juga: Harga BBM di Indonesia Lebih Murah dari Negara Lain, Jokowi: Karena Kita Tahan Terus
Dia pun mencatat realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pada semester I 2022 mencapai Rp483,7 triliun. Nominal belanja yang besar ini ditujukan untuk kompensasi dan subsidi tarif listrik, BBM, gas, hingga Program Kartu Prakerja.
"Dana untuk kompensasi yang awalnya hanya Rp18,5 triliun, kemudian ditambah menjadi Rp275 triliun dengan persetujuan DPR yang akhirnya dituangkan melalui Perpres 98/2022," ungkapnya.
Lihat Juga :
