19 Asosiasi Sepakat Akhiri Aksi Mogok, Pariwisata Labuan Bajo Normal Lagi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Aktivitas pariwisata di Labuan Bajo , Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), hari ini kembali normal usai para pelaku pariwisata bersepakat untuk menghentikan aksi mogok massal yang berlangsung sejak Senin (1/8).
Semula, mogok massal direncanakan akan berlangsung hingga akhir bulan ini. Namun, usai duduk bersama dengan Pemda Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat serta otoritas terkait lainnya, sebanyak 19 asosiasi pariwisata yang tergabung dalam Formapp Mabar akhirnya mencapai kesepakatan untuk menghentikan aksi mogoknya.
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) sebagai satuan kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) turut memantau setiap perkembangan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) itu.
Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina mengatakan, aktivitas di sejumlah fasilitas umum seperti bandara dan pelabuhan hari ini telah berjalan normal kembali tanpa gangguan.
Wisatawan juga terlihat nyaman dengan kondisi Labuan Bajo saat ini, di mana kegiatan tur dan pelayaran kembali berjalan seperti sediakala.
"Intinya semua bersepakat menjaga Kamtibmas di Labuan Bajo dan telah mencabut kesepakatan asosiasi pelaku wisata per tanggal 30 Juli dan memulai kembali aktivitas per tanggal 3 Agustus 2022," ujarnya, Rabu (3/8/2022).
Sebagai informasi, sebagian besar pelaku pariwisata sebelumnya sepakat menghentikan seluruh aktivitas pelayanan pariwisata di Labuan Bajo selama satu bulan terhitung mulai 1 Agustus.
Aksi mogok dilakukan sebagai imbas kenaikan tarif baru paket wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar yang mulai diberlakukan tanggal 1 Agustus 2022.
Sementara itu, di balik pro-kontra kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan keriuhan aksi mogok pelaku pariwisata, nama badan usaha milik daerah (BUMD) PT Flobamor ramai diperbincangkan dan disebut-sebut ikut berperan mengatur tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo.
Terkait hal itu, menurut Shana, para pelaku pariwisata menyatakan akan melakukan pengawasan independen kepada PT Flobamor dan mengevaluasi kerja PT Flobamor setiap tahun apabila kebijakan ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat Manggarai Barat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Tidak hanya pelaku pariwisata, kami BPOLBF bersama Pemda Manggarai Barat dan semua pemangku kepentingan juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja rencana pengelolaan tersebut ke depan. Sehingga sesuai dengan yang diharapkan, meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan lingkungan," tandasnya.
Selain itu, BPOLBF sebagai satker Kemenparekraf juga akan menampung semua aspirasi dari masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan pariwisata berkelanjutan TN Komodo dan Labuan Bajo ke depan.
Lebih lanjut, Shana mengucapkan apresiasi dan terima kasih untuk semua pihak yang terus bersama-sama memperhatikan dan menjaga Labuan Bajo agar terus berkembang menjadi destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta kebanggan bersama.
Salah satu asosiasi pariwisata yaitu Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo menyatakan undur diri dari aksi demonstrasi dan mogok massal yang dinilai bertentangan dengan hukum.
"Kami berjanji untuk tidak melakukan aksi demonstrasi atau aksi mogok yang bertentangan dengan hukum," ujar Ketua Awstar Kristoforus.
Hal senada juga disampaikan Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran (BPC PHRI) di Labuan Bajo.
Ketua BPC PHRI Manggarai Barat Silvester Wanggel menyatakan, terhitung mulai 3 Agustus 2022, seluruh hotel dan restoran di Labuan Bajo akan kembali melayani aktivitas pariwisata.
Dengan pernyataan sikap tersebut, seluruh aktivitas pariwisata di daerah destinasi wisata super prioritas itu kembali berjalan normal seperti biasanya.
Selain itu, Wanggel juga mengklaim bahwa saat ini ada 19 asosiasi pariwisata yang sudah melakukan penandatanganan kesepakatan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berlibur di Labuan Bajo.
"Kesepakatan bersama ini dilakukan di Mapolres Manggarai Barat hari 3 Agustus 2022. Demikian himbauan ini dibuat, atas perhatian kita semua tak lupa saya sampaikan terima kasih. Salam pariwisata," tulis Silvester Wanggel.
Semula, mogok massal direncanakan akan berlangsung hingga akhir bulan ini. Namun, usai duduk bersama dengan Pemda Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat serta otoritas terkait lainnya, sebanyak 19 asosiasi pariwisata yang tergabung dalam Formapp Mabar akhirnya mencapai kesepakatan untuk menghentikan aksi mogoknya.
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) sebagai satuan kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) turut memantau setiap perkembangan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) itu.
Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina mengatakan, aktivitas di sejumlah fasilitas umum seperti bandara dan pelabuhan hari ini telah berjalan normal kembali tanpa gangguan.
Wisatawan juga terlihat nyaman dengan kondisi Labuan Bajo saat ini, di mana kegiatan tur dan pelayaran kembali berjalan seperti sediakala.
"Intinya semua bersepakat menjaga Kamtibmas di Labuan Bajo dan telah mencabut kesepakatan asosiasi pelaku wisata per tanggal 30 Juli dan memulai kembali aktivitas per tanggal 3 Agustus 2022," ujarnya, Rabu (3/8/2022).
Baca Juga
Sebagai informasi, sebagian besar pelaku pariwisata sebelumnya sepakat menghentikan seluruh aktivitas pelayanan pariwisata di Labuan Bajo selama satu bulan terhitung mulai 1 Agustus.
Aksi mogok dilakukan sebagai imbas kenaikan tarif baru paket wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar yang mulai diberlakukan tanggal 1 Agustus 2022.
Sementara itu, di balik pro-kontra kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan keriuhan aksi mogok pelaku pariwisata, nama badan usaha milik daerah (BUMD) PT Flobamor ramai diperbincangkan dan disebut-sebut ikut berperan mengatur tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo.
Terkait hal itu, menurut Shana, para pelaku pariwisata menyatakan akan melakukan pengawasan independen kepada PT Flobamor dan mengevaluasi kerja PT Flobamor setiap tahun apabila kebijakan ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat Manggarai Barat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Tidak hanya pelaku pariwisata, kami BPOLBF bersama Pemda Manggarai Barat dan semua pemangku kepentingan juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja rencana pengelolaan tersebut ke depan. Sehingga sesuai dengan yang diharapkan, meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan lingkungan," tandasnya.
Selain itu, BPOLBF sebagai satker Kemenparekraf juga akan menampung semua aspirasi dari masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan pariwisata berkelanjutan TN Komodo dan Labuan Bajo ke depan.
Lebih lanjut, Shana mengucapkan apresiasi dan terima kasih untuk semua pihak yang terus bersama-sama memperhatikan dan menjaga Labuan Bajo agar terus berkembang menjadi destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta kebanggan bersama.
Salah satu asosiasi pariwisata yaitu Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo menyatakan undur diri dari aksi demonstrasi dan mogok massal yang dinilai bertentangan dengan hukum.
"Kami berjanji untuk tidak melakukan aksi demonstrasi atau aksi mogok yang bertentangan dengan hukum," ujar Ketua Awstar Kristoforus.
Hal senada juga disampaikan Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran (BPC PHRI) di Labuan Bajo.
Ketua BPC PHRI Manggarai Barat Silvester Wanggel menyatakan, terhitung mulai 3 Agustus 2022, seluruh hotel dan restoran di Labuan Bajo akan kembali melayani aktivitas pariwisata.
Dengan pernyataan sikap tersebut, seluruh aktivitas pariwisata di daerah destinasi wisata super prioritas itu kembali berjalan normal seperti biasanya.
Selain itu, Wanggel juga mengklaim bahwa saat ini ada 19 asosiasi pariwisata yang sudah melakukan penandatanganan kesepakatan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berlibur di Labuan Bajo.
"Kesepakatan bersama ini dilakukan di Mapolres Manggarai Barat hari 3 Agustus 2022. Demikian himbauan ini dibuat, atas perhatian kita semua tak lupa saya sampaikan terima kasih. Salam pariwisata," tulis Silvester Wanggel.
(ind)