Sucofindo Gandeng Kejaksaan RI Sosialisasikan TKDN
Rabu, 10 Agustus 2022 - 13:43 WIB
loading...
Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri, khususnya mengenai implementasi dan tata cara penghitungan TKDN di lingkungan Kejaksaan RI. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - PT Sucofindo bersama Kejaksaan Republik Indonesia berkolaborasi dalam sosialisasi penggunaan produk dalam negeri, khususnya mengenai implementasi dan tata cara penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan lembaga tersebut. Melalui kolaborasi tersebut, Sucofindo mendukung Kejaksaan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang atau jasa.
“Sosialisasi ini merupakan komitmen bersama untuk mendukung regulasi perundangan, serta arahan Presiden Joko Widodo berdasarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 mengenai percepatan peningkatan produk dalam negeri," kata Direktur Utama Sucofindo Mas Wigrantoro Roes Setiyadi melalui siaran pers, Rabu (10/8/2022).
Baca Juga: Cakeppp.... Produk Berstandar TKDN Jadi Prioritas Belanja dan Jasa Pemerintah
Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diinstruksikan pula untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%.
“Oleh karena itu, kementerian/lembaga dan BUMN perlu memahami tata cara penghitungan TKDN, baik untuk jenis barang, jasa, belanja modal dan operasional serta gabungan barang dan jasa,” ujar Mas Wigrantoro
.
Dia menambahkan, kementerian/lembaga dan BUMN yang telah mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri mampu memberikan manfaat nasional, yaitu efisiensi industri dan meningkatkan kompetensi untuk berdaya saing di pasar global. “Selain itu, dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, peningkatan kesempatan kerja, dan yang lebih penting lagi adalah penghematan devisa negara," tuturnya.
Baca Juga: 5 Negara dengan Kapal Selam Terbanyak di Dunia, 3 Ada di Asia
Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Narendra Jatna menyampaikan penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Kejaksaan RI yang sejalan dengan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, di mana dalam pasal 86-87 mengatur bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara termasuk Kejaksaan RI dalam pengadaan barang/jasa .
"Untuk itu, dalam kegiatan sosialisasi ini, saya berharap personil Kejaksaan RI dapat memahami dengan baik bagaimana pengaturan, penerapan, pengawasan produk dalam negeri serta TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang nantinya akan diimplementasikan di lingkungan Kejaksaan RI," kata Narendra.
Sosialisasi TKDN ini dihadiri oleh kepala Biro Perlengkapan, pejabat struktural terkait dengan pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Kejaksaan Agung serta dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia yang hadir secara online.
“Sosialisasi ini merupakan komitmen bersama untuk mendukung regulasi perundangan, serta arahan Presiden Joko Widodo berdasarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 mengenai percepatan peningkatan produk dalam negeri," kata Direktur Utama Sucofindo Mas Wigrantoro Roes Setiyadi melalui siaran pers, Rabu (10/8/2022).
Baca Juga: Cakeppp.... Produk Berstandar TKDN Jadi Prioritas Belanja dan Jasa Pemerintah
Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diinstruksikan pula untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%.
“Oleh karena itu, kementerian/lembaga dan BUMN perlu memahami tata cara penghitungan TKDN, baik untuk jenis barang, jasa, belanja modal dan operasional serta gabungan barang dan jasa,” ujar Mas Wigrantoro
.
Dia menambahkan, kementerian/lembaga dan BUMN yang telah mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri mampu memberikan manfaat nasional, yaitu efisiensi industri dan meningkatkan kompetensi untuk berdaya saing di pasar global. “Selain itu, dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, peningkatan kesempatan kerja, dan yang lebih penting lagi adalah penghematan devisa negara," tuturnya.
Baca Juga: 5 Negara dengan Kapal Selam Terbanyak di Dunia, 3 Ada di Asia
Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Narendra Jatna menyampaikan penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Kejaksaan RI yang sejalan dengan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, di mana dalam pasal 86-87 mengatur bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara termasuk Kejaksaan RI dalam pengadaan barang/jasa .
"Untuk itu, dalam kegiatan sosialisasi ini, saya berharap personil Kejaksaan RI dapat memahami dengan baik bagaimana pengaturan, penerapan, pengawasan produk dalam negeri serta TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang nantinya akan diimplementasikan di lingkungan Kejaksaan RI," kata Narendra.
Sosialisasi TKDN ini dihadiri oleh kepala Biro Perlengkapan, pejabat struktural terkait dengan pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Kejaksaan Agung serta dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia yang hadir secara online.
(fai)
Lihat Juga :
