Sri Mulyani: Tidak Seluruh Beban Bisa Diangkat APBN
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tidak seluruh beban bisa diangkat oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tidak seluruh beban bisa diangkat anggaran negara . Meski pemerintah memang menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) untuk mengurangi beban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Mantan pejabat World Bank itu mengingatkan jika selama ini, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membantu sektor UMKM yang tumbang dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020.
Mulai dari subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan berbagai instrumen dana bergulir yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM. Termasuk baitul mal wat tamwil (BMT) serta pembiayaan ultra mikro (UMi).
Sri Mulyani membeberkan, keberpihakan pemerintah memang ditujukan ke masyarakat kalangan bawah, di level grassroot. Itu karena pemerintah mengetahui jika banyak UMKM yang belum bisa masuk ke perbankan.
"Pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk mengurangi beban UMKM, tapi tidak seluruh beban bisa diangkat APBN," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).
Dia menuturkan, berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan skema keuangan yang berpihak kepada UMKM dengan berbagai instrumen. Caranya lewat dana bergulir, pembiayaan UMi, PMN Mekaar dan Pegadaian.
"Ini lembaga keuangan bukan bank yang tidak banyak syarat pinjamannya. Beda dan tidak serumit di perbankan tapi tujuannya untuk sampai ke usaha kecil yang levelnya ultra mikro," tutur dia.
Tak hanya itu, berbagai instrumen yang disebutkan tadi juga dibuat dalam skema keuangan syariah. Sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Mantan pejabat World Bank itu mengingatkan jika selama ini, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membantu sektor UMKM yang tumbang dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020.
Mulai dari subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan berbagai instrumen dana bergulir yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM. Termasuk baitul mal wat tamwil (BMT) serta pembiayaan ultra mikro (UMi).
Sri Mulyani membeberkan, keberpihakan pemerintah memang ditujukan ke masyarakat kalangan bawah, di level grassroot. Itu karena pemerintah mengetahui jika banyak UMKM yang belum bisa masuk ke perbankan.
"Pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk mengurangi beban UMKM, tapi tidak seluruh beban bisa diangkat APBN," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).
Dia menuturkan, berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan skema keuangan yang berpihak kepada UMKM dengan berbagai instrumen. Caranya lewat dana bergulir, pembiayaan UMi, PMN Mekaar dan Pegadaian.
"Ini lembaga keuangan bukan bank yang tidak banyak syarat pinjamannya. Beda dan tidak serumit di perbankan tapi tujuannya untuk sampai ke usaha kecil yang levelnya ultra mikro," tutur dia.
Tak hanya itu, berbagai instrumen yang disebutkan tadi juga dibuat dalam skema keuangan syariah. Sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Lihat Juga :
