Program PEN, Kementerian dan Lembaga Harus Terintegrasi
Senin, 29 Juni 2020 - 22:19 WIB
loading...
Anggota Banggar FKB DPR RI mengkritik bahwa pihaknya belum melihat adanya sinergi program dalam dalam kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melaksanakan sidang perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disusun dengan fokus pada agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran PEN terus meningkat dari Rp405 triliun dan terus membengkak hingga Rp 905,10 triliun. Program-program dalam agenda PEN ini nantinya dilaksanakan oleh berbagai Kementrian dan Lembaga (K/L).
Pembengkakan anggaran sejauh ini masih dalam koridor Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi yang berlangsung Kamis (25/6) lalu.
(Baca Juga: Sandiaga Uno: Program Pemulihan Ekonomi Berjalan Sangat Pelan )
Anggota Banggar FKB DPR RI Siti Mukaromah mengkritik bahwa pihaknya belum melihat adanya sinergi program dalam dalam kebijakan Pemerintah. Menurutnya antara Kementerian dan Lembaga memiliki beberapa program sejenis.
“Saya belum melihat ada sinergi program dalam kebijakan Pemerintah saat ini. Kita lihat program pendampingan UMKM misalnya. Hampir seluruh Kementrian dan Lembaga memunculkan tema pendampingan dan pemberdayaan UMKM/IKM. Tapi kami tidak melihat agenda sejumlah Kementerian dan Lembaga tersebut disusun berdasar desain skema program yang terintegrasi,” ujarnya.
Pembengkakan anggaran sejauh ini masih dalam koridor Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi yang berlangsung Kamis (25/6) lalu.
(Baca Juga: Sandiaga Uno: Program Pemulihan Ekonomi Berjalan Sangat Pelan )
Anggota Banggar FKB DPR RI Siti Mukaromah mengkritik bahwa pihaknya belum melihat adanya sinergi program dalam dalam kebijakan Pemerintah. Menurutnya antara Kementerian dan Lembaga memiliki beberapa program sejenis.
“Saya belum melihat ada sinergi program dalam kebijakan Pemerintah saat ini. Kita lihat program pendampingan UMKM misalnya. Hampir seluruh Kementrian dan Lembaga memunculkan tema pendampingan dan pemberdayaan UMKM/IKM. Tapi kami tidak melihat agenda sejumlah Kementerian dan Lembaga tersebut disusun berdasar desain skema program yang terintegrasi,” ujarnya.
Lihat Juga :
