RAPBN 2023, Ini 5 Fokus Pemerintahan Jokowi
Selasa, 16 Agustus 2022 - 16:38 WIB
loading...
Presiden Jokowi dalam pidato Nota Keuangan Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, di Gedung DPR, Selasa (16/8/2022). FOTO/Tangkapan Layar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan RAPBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama. Pertama adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Keempat, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Kelima, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
Baca Juga: Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3% di 2023
Jokowi menyampaikan, tahun 2023 juga merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan.
"Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati," kata Jokowi dalam pidato Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, di Gedung DPR, Selasa (16/8/2022).
Menurut dia reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan. Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.
"Di sisi belanja, dijalankan dengan peningkatan kualitas yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Harus Dijaga Keberlanjutannya
Jokowi mengatakan dengan pengelolaan fiskal yang kuat disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3% hingga 6,0%, angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.
"Sementara dari sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan fleksibel dengan kehati-hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara," kata dia.
Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Keempat, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Kelima, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
Baca Juga: Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3% di 2023
Jokowi menyampaikan, tahun 2023 juga merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan.
"Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati," kata Jokowi dalam pidato Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, di Gedung DPR, Selasa (16/8/2022).
Menurut dia reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan. Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.
"Di sisi belanja, dijalankan dengan peningkatan kualitas yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Harus Dijaga Keberlanjutannya
Jokowi mengatakan dengan pengelolaan fiskal yang kuat disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3% hingga 6,0%, angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.
"Sementara dari sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan fleksibel dengan kehati-hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara," kata dia.
(nng)
Lihat Juga :
