Pemerintah Disarankan Tunda Kenaikan Harga BBM dengan Pengendalian Lebih Dulu
Senin, 22 Agustus 2022 - 10:50 WIB
loading...
Pemerintah disarankan memaksimalkan lebih dulu pengendalian BBM bersubsidi sebelum mengambil langkah menaikkan harga. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar bersubsidi, baik itu bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji dipastikan berdampak pada banyak sendi ekonomi. Di masa pemulihan dampak pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah disarankan menunda kenaikan dan melakukan pengendalian konsumsi terlebih dulu.
"Mengurangi beban subsidi tidak harus dengan menaikkan harga jual, tetapi bagaimana pemerintah punya kemauan politik yang kuat buat mengendalikan penggunaan BBM dan elpiji secara benar dan tepat. Tentukan dalam peraturan yang tegas dengan sanksi yang jelas, siapa yang berhak atas BBM dan elpiji bersubsidi," ungkap pengamat energi Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (22/8/2022).
Baca Juga: Luhut: Minggu Depan Presiden Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi
Menaikkan harga jual BBM dan elpiji bersubsidi, kata dia, sebaiknya dilakukan pada periode pemerintahan yang akan datang saja, menunggu dampak Covid-19 mereda. Saat ini, kata dia, sebaiknya dilakukan pengendalian kosumsi dengan membentuk satuan tugas pengawasan nasional, yang secara khusus melakukan pengawasan secara ketat.
Sofyano mengatakan, pemerintah perlu punya keberanian dalam menentukan siapa yang berhak atas solar subsidi, Pertalite dan elpiji bersubsidi. Selama ini menurutnya nyaris tak ada pebgawasan sehingga kuota bahan bakar bersubsidi selalu jebol.
"Mengurangi beban subsidi tidak harus dengan menaikkan harga jual, tetapi bagaimana pemerintah punya kemauan politik yang kuat buat mengendalikan penggunaan BBM dan elpiji secara benar dan tepat. Tentukan dalam peraturan yang tegas dengan sanksi yang jelas, siapa yang berhak atas BBM dan elpiji bersubsidi," ungkap pengamat energi Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (22/8/2022).
Baca Juga: Luhut: Minggu Depan Presiden Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi
Menaikkan harga jual BBM dan elpiji bersubsidi, kata dia, sebaiknya dilakukan pada periode pemerintahan yang akan datang saja, menunggu dampak Covid-19 mereda. Saat ini, kata dia, sebaiknya dilakukan pengendalian kosumsi dengan membentuk satuan tugas pengawasan nasional, yang secara khusus melakukan pengawasan secara ketat.
Sofyano mengatakan, pemerintah perlu punya keberanian dalam menentukan siapa yang berhak atas solar subsidi, Pertalite dan elpiji bersubsidi. Selama ini menurutnya nyaris tak ada pebgawasan sehingga kuota bahan bakar bersubsidi selalu jebol.
Lihat Juga :
