Wantannas Dorong Optimalisasi Penyerapan Beras dan Kedelai di Yogyakarta

Rabu, 24 Agustus 2022 - 16:00 WIB
loading...
Wantannas Dorong Optimalisasi...
Sekretaris Jenderal Wantannas Laksdya TNI Harjo Susmoro mendorong penciptaan ekosistem ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan antar daerah lewat pengoptimalan SRG. FOTO/Istimewa
A A A
YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro mendorong penciptaan ekosistem ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan antar daerah lewat pengoptimalan Sistem Resi Gudang (SRG).

Harjo menuturkan, SRG diimplementasikan demi menjaga ketahanan pangan di masa krisis pangan dan meningkatkan taraf hidup petani juga nelayan. Serta bermuara pada peningkatan daya saing komoditas yang mampu membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Salah satu upaya yang sudah kita lakukan dalam mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras adalah dengan mengimplementasikan Sistem Resi Gudang," kata Harjo di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/8/2022).

Baca Juga: Pemerintah Genjot Produksi Pangan Lokal Pengganti Komoditas Impor

Selain beras, saat ini pelaksanaan SRG di seluruh Tanah Air telah mencakup 20 komoditas, meliputi pangan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, maupun pertambangan. "Namun, tidak tertutup kemungkinan dimasa krisis pangan ini nantinya jenis-jenis komoditi yang dapat disimpan dengan skema SRG akan bertambah," ucapnya.

Dalam upaya menciptakan ekosistem ketahanan pangan, menurut Harjo, pemerintah dapat mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang nomor 9 Tahun 2006 junto Undang-undangNo. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, lewat serangkaian kebijakan. Pertama, lanjut Harjo, adalah menginventarisasi ulang komoditi kategori barang pokok dan vital yang memiliki dampak kepada hajat hidup orang banyak.

Kedua, membuka akses pasar bagi produk yang dihasilkan pengelola gudang SRG melalui mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa. "Ketiga, pengenalan model pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan keuangan," ucap Harjo.

Sementara, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X siap mengoptimalkan peran SRG demi misi kemandirian pangan di daerah. Salah satu upaya dari Pemda DIY adalah program tanam padi di lahan seluas 35 ribu hektare setiap tahunnya untuk mencapai surplus produksi beras. "Sehingga produksi kita 850 ribu ton sekian, yang dikonsumsi kan hanya sekitar 680 ribu ton," sambung Sultan.

Guna menjaga kesetabilan harga beras dan menghindari permainan tengkulak yang cenderung merugikan petani, Pemda DIY juga melaksanakan berbagai upaya. Salah satunya program Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli beras petani.

"Kita bisa membiayai petani atau menghasilkan padi yang cukup untuk masyarakatnya sendiri. Kita juga punya program Lumbung Mataraman untuk stok pangan," kata dia.

Bantuan Deputi Lingkungan Strategi Regional Wantannas Marsekal Pertama TNI Sugeng Wiwoho menambahkan, kunjungan di DIY kali ini juga dimaksudkan untuk mengangkat potensi komoditi kedelai yang tak dimiliki daerah lain. Potensi kedelai itu, kata Sugeng, ada di Kabupaten Bantul.

Wantannas, menurutnya, mendorong peningkatan penyerapan komoditi ini di SRG. "Keunggulan kedelai di sini Bantul, adalah bisa mengekspor dan merangkul akademisi untuk memajukan kedelai," ujar Sugeng.



Fokus peningkatan potensi kedelai di Bantul ini sendiri dilaksanakan menimbang kebutuhan komoditi ini yang sekitar 80 persennya masih diperoleh secara impor. "Ya 80 persen ini masih impor, yang lainnya hanya untuk kecap. Nah, yang untuk dikonsumsi ini. Masyarakat belum menyadari, bahwa tiap hari kita makan tahu tempe, tapi kita belum bisa menanam sendiri," urainya.

Produksi kedelai di Bantul, rencananya didongkrak bersama penghasil lain seperti, Grobogan dan daerah lain di luar pulau Jawa sehingga kebutuhan konsumsi Tanah Air bisa terpenuhi. Di satu sisi, Wantannas juga akan melakukan sosialisasi pemanfaatan SRG kepada pemerintah daerah hingga tingkat petani dan nelayan. Termasuk, melalui koordinasi bersama Kementerian Perdagangan. "Ada 123 SRG yang sudah tersebar di Indonesi. Tapi, yang jalan itu sekitar 40 persen," pungkasnya.

(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1160 seconds (0.1#10.140)