Transformasi Digital Butuh Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
loading...
Untuk mendukung perkembangan industri digital ke depan, sejumlah pengamat dan ekonom menilai perlu adanya kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mengakselerasi transformasi digital. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Trend industri digital yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 memang berkembang sangat pesat terutama di era pandemi dan menghadirkan solusi bagi pergeseran pola hidup konsumen. Untuk mendukung perkembangan ke depan, sejumlah pengamat dan ekonom menilai perlu adanya kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mengakselerasi transformasi digital .
Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti menilai, untuk mempercepat transformasi digital butuh pembangunan infrastruktur digital yang massif. “Kalau hanya mengandalkan dari dana APBN tidak akan cukup. Pemerintah harus mengajak sektor swasta. Jadi butuh kolaborasi untuk mengakselerasi momentum ini,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/8/2022).
Dia menilai, partisipasi sektor swasta baik dalam negeri maupun asing memang masih dibutuhkan. “Jadi harus ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta kalau mau ada percepatan transformasi digital,” tuturnya.
Menurut dia, peluang bagi swasta untuk berperan lebih besar dalam pembangunan infrastructur digital sangat terbuka lebar.
“Apalagi kalau diberi insentif, lebih semangat lagi. Karena ini era disrupsi, jadi digital ekonomi sudah massive di dunia global. Mereka juga sadar bahwa tiada bisnis yang sukses tanpa dorongan teknologi digital, karena itu, hal ini menjadi momentum emas untuk mengakselerasi transformasi digital,” jelasnya.
Esther juga menilai perusahaan swasta di sektor industri telekomunikasi (telko) juga sudah menyadari pentingnya mempercepat proses transformasi digital. Terbukti aksi merger di kalangan perusahaan telko juga cukup marak yang terakhir adalah Indosat dan Tri yang membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).
Senada, Head of Research Praus Capital Alfred Nainggolan menilai percepatan infrastruktur pendukung transformasi digital memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah memiliki Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 atau Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.
“Nah dengan adanya terobosan dalam bentuk Roadmap Indonesia Digital 2021-2024, sekarang tinggal bagaimana realisasinya serta sinerginya dengan swasta, BUMN, ataupun investor asing,” jelasnya.
Menurut Alfred, sebenarnya dari sisi swasta dan investor asing, tentu kebijakan pemerintah yang mengarah pada akselerasi transformasi digital akan mengundang aksi nyata korporasi. Sebagai contoh, merger perusahaan telekomunikasi (telko) cukup marak mengisyaratkan konsolidasi menuju industri yang lebih atraktif dan mempersiapkan teknologi masa depan.
Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti menilai, untuk mempercepat transformasi digital butuh pembangunan infrastruktur digital yang massif. “Kalau hanya mengandalkan dari dana APBN tidak akan cukup. Pemerintah harus mengajak sektor swasta. Jadi butuh kolaborasi untuk mengakselerasi momentum ini,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/8/2022).
Dia menilai, partisipasi sektor swasta baik dalam negeri maupun asing memang masih dibutuhkan. “Jadi harus ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta kalau mau ada percepatan transformasi digital,” tuturnya.
Menurut dia, peluang bagi swasta untuk berperan lebih besar dalam pembangunan infrastructur digital sangat terbuka lebar.
“Apalagi kalau diberi insentif, lebih semangat lagi. Karena ini era disrupsi, jadi digital ekonomi sudah massive di dunia global. Mereka juga sadar bahwa tiada bisnis yang sukses tanpa dorongan teknologi digital, karena itu, hal ini menjadi momentum emas untuk mengakselerasi transformasi digital,” jelasnya.
Esther juga menilai perusahaan swasta di sektor industri telekomunikasi (telko) juga sudah menyadari pentingnya mempercepat proses transformasi digital. Terbukti aksi merger di kalangan perusahaan telko juga cukup marak yang terakhir adalah Indosat dan Tri yang membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).
Senada, Head of Research Praus Capital Alfred Nainggolan menilai percepatan infrastruktur pendukung transformasi digital memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah memiliki Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 atau Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.
“Nah dengan adanya terobosan dalam bentuk Roadmap Indonesia Digital 2021-2024, sekarang tinggal bagaimana realisasinya serta sinerginya dengan swasta, BUMN, ataupun investor asing,” jelasnya.
Menurut Alfred, sebenarnya dari sisi swasta dan investor asing, tentu kebijakan pemerintah yang mengarah pada akselerasi transformasi digital akan mengundang aksi nyata korporasi. Sebagai contoh, merger perusahaan telekomunikasi (telko) cukup marak mengisyaratkan konsolidasi menuju industri yang lebih atraktif dan mempersiapkan teknologi masa depan.
Lihat Juga :
