Awas Efek Kenaikan BBM Pertalite, Pengamat: Target Pemulihan Ekonomi Bisa Buyar
Minggu, 28 Agustus 2022 - 14:13 WIB
loading...
Pemerintah diingatkan untuk benar-benar mencermati dampak jangka panjang ketika memutuskan untuk menaikan harga BBM terutama yang subsidi seperti Pertalite, karena bisa bikin target pemulihan ekonomi buyar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diingatkan untuk benar-benar mencermati dampak jangka panjangketika memutuskan untuk menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), terutama yang subsidi. Sebelumnya kabar kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi kencang berhembus, seiring membengkaknya anggaran subsidi BBM.
Baca Juga: Harga Pertalite Naik? Ini Bocoran Erick Thohir
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menerangkan, saat pemerintah berencana menaikan harga BBM dalam waktu dekat, maka disaat yang bersamaan masyarakat juga harus melewati inflasi bahan pangan (volatile food) hampir sentuh 11% secara tahunan per Juli 2022.
"Masyarakat kelas menengah rentan juga akan terdampak, mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah bisa saja korbankan belanja lain," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal, Minggu (28/8/2022).
Sehingga menurut Bhima bisa saja yang tadinya masyarakat ini mampu menyisihkan uangnya untuk membeli kebutuhan tersiernya, ataupun mulai mengambil cicilan rumah, dan lain sebagainya justru mulai berhemat dan dikalahkan kebutuhan tersebut untuk belanja BBM.
"Imbasnya apa? Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu. Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," kata Bhima.
Baca Juga: Pengamat Sebut Risikonya Besar Jika Harga Pertalite Naik
Sehingga pada akhirnya daya beli masyarakat turun tajam, serapan tenaga berkurang, bahkan menurut Bhima Indonesia bisa menyusul negara lainnya yang masuk ke fase stagflasi.
"Jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase Stagflasi. Imbasnya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam," ucapnya.
Bhima menyebutkan masih banyak alternatif yang sebenarnya bisa menjadi opsi pemerintah untuk kembali mengatur porsi dan memilah mana yang prioritas mana yang tidak. Salah satunya adalah infrastruktur yang tidak prioritas seharusnya bisa dipertimbangkan.
Baca Juga: Harga Pertalite Naik? Ini Bocoran Erick Thohir
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menerangkan, saat pemerintah berencana menaikan harga BBM dalam waktu dekat, maka disaat yang bersamaan masyarakat juga harus melewati inflasi bahan pangan (volatile food) hampir sentuh 11% secara tahunan per Juli 2022.
"Masyarakat kelas menengah rentan juga akan terdampak, mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah bisa saja korbankan belanja lain," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal, Minggu (28/8/2022).
Sehingga menurut Bhima bisa saja yang tadinya masyarakat ini mampu menyisihkan uangnya untuk membeli kebutuhan tersiernya, ataupun mulai mengambil cicilan rumah, dan lain sebagainya justru mulai berhemat dan dikalahkan kebutuhan tersebut untuk belanja BBM.
"Imbasnya apa? Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu. Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," kata Bhima.
Baca Juga: Pengamat Sebut Risikonya Besar Jika Harga Pertalite Naik
Sehingga pada akhirnya daya beli masyarakat turun tajam, serapan tenaga berkurang, bahkan menurut Bhima Indonesia bisa menyusul negara lainnya yang masuk ke fase stagflasi.
"Jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase Stagflasi. Imbasnya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam," ucapnya.
Bhima menyebutkan masih banyak alternatif yang sebenarnya bisa menjadi opsi pemerintah untuk kembali mengatur porsi dan memilah mana yang prioritas mana yang tidak. Salah satunya adalah infrastruktur yang tidak prioritas seharusnya bisa dipertimbangkan.
(akr)
Lihat Juga :
