Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mendag Minta Kepala Daerah Bantu Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok
loading...
Pemerintah daerah diminta ikut aktif dalam upaya pengendalian harga bahan pokok agar tak terus melonjak. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat pengendalian harga-harga kebutuhan pokok. Menurutnya, jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki satu persepsi dan pemahaman, maka pengendalian harga akan lebih mudah dilakukan.
"Tentunya kalau tugas antarpemerintah pusat, gubernur, bupati itu satu pengertian, itu akan jauh lebih mudah," tegas Zulhas saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (30/8/2022).
Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa beberapa barang pokok mengalami tren penurunan harga. Namun hal itu tidak terjadi untuk telur ayam ras dan tepung terigu.
"Dapat kami laporkan bahwa sebagian besar harga kebutuhan pokok per 26 Agustus 2022 telah mengalami tren penurunan yang signifikan dibandingkan bulan lalu atau minggu lalu. Kecuali telur ayam, dan tepung terigu sedikit naik," tuturnya.
Dia mengatakan, harga telur ayam mengalami kenaikan 6% dibandingkan bulan lalu. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga telur ayam ras di Jawa Timur dan Jawa Tengah berkisar Rp28.000-30.000/kg. Sementara di DKI Jakarta masih menyentuh Rp33.000/kg. Kemudian di Sumatera hingga Lampung rata-rata di bawah Rp30.000/kg. "Di Kalimantan Rp 30.000-an, memang yang masih tinggi itu di Papua dan Maluku. Tapi trennya sudah turun," paparnya.
Terkait penyebab tingginya harga telur, Mendag menyebut selain karena afkir dini dan bansos, hal itu juga bisa disebabkan berbagai faktor lain seperti musim, keperluan besar yang mendadak seperti pandemi dan acara besar.
Dengan mengidentifikasi faktor-faktor itu, kata dia, pemerintah daerah bisa menentukan langkah-langkah agar harga tidak terus menerus tinggi. Dia berharap pengendalian harga dapat segera dilakukan karena jika lonjakan ini berlangsung lama, maka akan berdampak terhadap inflasi. Sebagai upaya mitigasi, dia mengimbau kepala daerah agar sering turun ke lapangan memantau kondisi.
"Karena itu kalau ada gejolak harga, mestinya pemerintah daerah juga bisa mengambil langkah-langkah, tidak hanya pusat," tandasnya.
"Tentunya kalau tugas antarpemerintah pusat, gubernur, bupati itu satu pengertian, itu akan jauh lebih mudah," tegas Zulhas saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (30/8/2022).
Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa beberapa barang pokok mengalami tren penurunan harga. Namun hal itu tidak terjadi untuk telur ayam ras dan tepung terigu.
"Dapat kami laporkan bahwa sebagian besar harga kebutuhan pokok per 26 Agustus 2022 telah mengalami tren penurunan yang signifikan dibandingkan bulan lalu atau minggu lalu. Kecuali telur ayam, dan tepung terigu sedikit naik," tuturnya.
Dia mengatakan, harga telur ayam mengalami kenaikan 6% dibandingkan bulan lalu. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga telur ayam ras di Jawa Timur dan Jawa Tengah berkisar Rp28.000-30.000/kg. Sementara di DKI Jakarta masih menyentuh Rp33.000/kg. Kemudian di Sumatera hingga Lampung rata-rata di bawah Rp30.000/kg. "Di Kalimantan Rp 30.000-an, memang yang masih tinggi itu di Papua dan Maluku. Tapi trennya sudah turun," paparnya.
Terkait penyebab tingginya harga telur, Mendag menyebut selain karena afkir dini dan bansos, hal itu juga bisa disebabkan berbagai faktor lain seperti musim, keperluan besar yang mendadak seperti pandemi dan acara besar.
Dengan mengidentifikasi faktor-faktor itu, kata dia, pemerintah daerah bisa menentukan langkah-langkah agar harga tidak terus menerus tinggi. Dia berharap pengendalian harga dapat segera dilakukan karena jika lonjakan ini berlangsung lama, maka akan berdampak terhadap inflasi. Sebagai upaya mitigasi, dia mengimbau kepala daerah agar sering turun ke lapangan memantau kondisi.
"Karena itu kalau ada gejolak harga, mestinya pemerintah daerah juga bisa mengambil langkah-langkah, tidak hanya pusat," tandasnya.
(fai)
Explore More