Pengalihan Anggaran Subsidi untuk Bansos Demi Menjaga Ekonomi Masyarakat

JAKARTA - Di tengah gonjang-ganjing wacana kenaikan BBM bersubsidi, pemerintah berencana mengalihkan anggaran subsidi untuk bantuan sosial (bansos) kepada rakyat miskin sebesar Rp24,1 triliun.

Tambahan bansos ini diberikan karena pemerintah melihat harga-harga kebutuhan naik. Sehingga, pemerintah ingin mengambil peran untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Terkait hal ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, selain bansos untuk orang miskin, kelas menengah rentan miskin yang jumlahnya 115 juta orang perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM.

Begitu juga dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diberikan dana kompensasi misalnya subsidi bunga KUR dinaikkan dua kali lipat dan diberikan bantuan permodalan.

“Misalnya BBM mau naik September, maka bansos idealnya sudah cair semua,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (1/9/2022).



Sementara itu, pengamat ekonomi Defiyan Cori mengatakan, bansos bisa dijadikan bantalan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. “Menurut saya, pertimbangan inflasi tidak ada masalah jika kebijakan pro rakyat dilanjutkan,” tukasnya.

Dia pun juga menyarankan agar ada percepatan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dengan pendampingan. “Menjadi penting bagi UMKM untuk mengelola usaha dan bisnisnya secara profesional. Termasuk manajemen dan pengelolaan usahanya. Saya yakin jika ini dilakukan pertumbuhan ekonomi kita bisa 6%,” sebutnya.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial apabila harga BBM bersubsidi jadi dinaikkan.

"Kami sedang mengkalkulasi kebutuhan kompensasi dalam berbagai program. Tentu hal ini dikaitkan dengan program perlinsos yang sedang berjalan seperti saat penanganan Covid-19," kata Airlangga.