BLT Rp600 Ribu Dinilai Tak Cukup Tekan Dampak Kenaikan Harga BBM
Minggu, 04 September 2022 - 09:58 WIB
loading...
A
A
A
Pemerintah memang sudah menyalurkan BLT Rp600.000 kepada masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM). Bansos ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.
Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bansos tersebut sebesar Rp24,17 triliun, Rpp12,4 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk BLT. Nantinya, BLT BBM akan diberikan kepada 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin senilai total Rp600.000. Bantuan tersebut akan dibayarkan dua kali atau masing-masing Rp300.000 per term.
Rofik melihat, pemerintah selalu berargumen bahwa BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati orang kaya. Seharusnya pemerintah segera memperbaiki aturan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Bukan mencari jalan pintas menaikkan BBM bersubsidi. Politisi fraksi PKS ini juga mengkritisi sikap inkonsistensi Presiden Jokowi.
Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengkritik kebijakan BLT era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kompensasi kenaikan BBM subsidi pada Juni 2013 yang dinilai tidak mendidik rakyat.
“Presiden Jokowi tidak konsistens. Dulu mengatakan BLT dinilai tidak mendidik rakyat, sekarang justru menerapkannya,” ungkap Rofik.
Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bansos tersebut sebesar Rp24,17 triliun, Rpp12,4 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk bansos dalam bentuk BLT. Nantinya, BLT BBM akan diberikan kepada 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin senilai total Rp600.000. Bantuan tersebut akan dibayarkan dua kali atau masing-masing Rp300.000 per term.
Rofik melihat, pemerintah selalu berargumen bahwa BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati orang kaya. Seharusnya pemerintah segera memperbaiki aturan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Bukan mencari jalan pintas menaikkan BBM bersubsidi. Politisi fraksi PKS ini juga mengkritisi sikap inkonsistensi Presiden Jokowi.
Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengkritik kebijakan BLT era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kompensasi kenaikan BBM subsidi pada Juni 2013 yang dinilai tidak mendidik rakyat.
“Presiden Jokowi tidak konsistens. Dulu mengatakan BLT dinilai tidak mendidik rakyat, sekarang justru menerapkannya,” ungkap Rofik.
Lihat Juga :
