Faisal Basri Dukung Kenaikan Harga BBM, Bandingkan Indonesia dengan Arab Saudi

JAKARTA - Pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, Solar, dan non subsidi jenis Pertamax. Kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan fenomena global yang harus ditempuh hampir semua negara termasuk negara produsen besar minyak seperti Arab Saudi.

"Harga di Indonesia masih lebih murah dibandingkan produsen utama minyak Arab Saudi," kata Ekonom Faisal Basri dalam diskusi bertajuk subsidi untuk siapa, di Jakarta, baru-baru ini.

Mantan pimpinan tim antimafia migas ini menilai langkah pemerintah menaikkan harga sembari memberikan tambahan bantuan sosial sudah tepat. Meski pahit, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi merupakan fenomena global yang harus dipahami dengan baik oleh masyarakat. "Hampir semua negara termasuk produsen besar seperti Arab Saudi sudah menaikkan harga BBM," kata dia.



Dia menjelaskan salah satu tujuan dari kebijakan subsidi dalam teori ekonomi adalah redistribusi agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan menetapkan harga lebih murah, masyarakat miskin dapat membeli barang yang disubsidi.

"Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM dari pada orang kaya. Sementara itu, subsidi BBM membutuhkan anggaran sangat besar," katanya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan, pemerintah perlu mencurahkan energi untuk memitigasi dampak potensi meningkatnya inflasi serta mengurangi tekanan pada masyarakat yang rentan secara ekonomi. "Gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat," ujar Faisal.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) lebih dari 70% subsidi BBM selama ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.

Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jenderal Pol. Budi Gunawan mengatakan atas pertimbangan stabilitas dan ketahanan ekonomi, langkah mempertajam subsidi kepada kelompok rentan sangat urgen dan harus menjadi prioritas.

"Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global saat ini akan terus memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara, dan dampaknya terutama akan sangat terasa di kalangan yang rentan secara ekonomi," ujar Kabin.

Budi mengungkapkan kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar sehari-hari lainnya dengan mudah menjadikan mereka semakin turun ke level kemiskinan akut dan bahkan absolut. Atas pertimbangan itu, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengalihkan subsidi energi kepada yang berhak.

"Negara harus hadir memberikan perlindungan efektif. Ini yang melatarbelakangi keputusan pengalihan subsidi, agar fokus kepada kelompok membutuhkan," tandasnya.

Sebagai informasi, pemerintah menambah anggaran bansos Rp 24,17 triliun. Dana ini mengalir untuk tiga jenis bansos. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi BBM yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun. Setiap keluarga akan menerima Rp 600 ribu dengan dua kali pencairan.



Target penerima BLT tersebut mencakup hingga 30% keluarga termiskin. Adapun total rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan saat ini diperkirakan sekitar 6,5 juta keluarga atau sekitar 9%.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bansos tambahan untuk masyarakat tidak mampu sudah tepat. Bansos tambahan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Sebaiknya, mekanisme pemberian subsidi memang dialihkan dari produk ke penerima. Bansos ini salah satu bentuknya agar pemberian subsidi diberikan kepada yang butuh dan berhak," ungkap Eddy

Berdasarkan hasil kajian Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), pemerintah perlu menyempurnakan mekanisme pengkinian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data registrasi sosial ekonomi secara cepat dan akurat agar tepat sasaran.