Wapres Mengingatkan Krisis Biasanya Menandai Perubahan dan Pembaruan
Rabu, 07 September 2022 - 13:32 WIB
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman mengarungi berbagai jenis krisis ekonomi serta juga kemelut sosial selama lebih dari 77 tahun merdeka. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman mengarungi berbagai jenis krisis ekonomi serta juga kemelut sosial selama lebih dari 77 tahun merdeka. Bahkan, jika menengok krisis di tahun 2008 menyebabkan pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada saat itu.
“Menengok ke tahun 2008, sektor keuangan Global pernah kolaps yang dipicu oleh krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa, serta lonjakan harga pangan dan energi. Akibatnya pemerintah saat itu harus menaikkan harga BBM dan inflasi dalam negeri meningkat hingga mencapai lebih dari 11%,” kata Wapres saat Peresmian Pembukaan Sidang Pleno XIX Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), Rabu (7/9/2022).
Baca Juga: Tiga Krisis Global Menghantui, Ini Langkah Sri Mulyani
Wapres mengungkapkan, krisis ekonomi juga mengguncang Indonesia pada tahun 1998. Bahkan, pada saat ini pertumbuhan ekonomi terkontraksi lebih dari 17% dan rupiah mengalami depresiasi sangat tajam.
“Ditarik lebih jauh ke belakang lagi pada tahun 1998, krisis ekonomi yang lebih dalam mengguncang negara kita, sehingga pertumbuhan ekonomi terkontraksi lebih dari 17 persen,” kata Wapres.
Lebih lanjut Ia juga mengungkapkan saat ini krisis juga sedang menghantam dunia akibat pandemi Covid-19, tensi geopolitik akibat perang Ukraina dan Rusia sehingga menyebabkan kenaikan-kenaikan harga pangan dan energi.
“Sekarang pun situasi ekonomi dunia juga sedang murung, pandemi Covid-19 menghantam seluruh negara tanpa kecuali . Lalu disusul memanasnya tensi geopolitik sehingga memicu kenaikan harga pangan dan energi, dan hal ini masih ditambah lagi oleh masalah-masalah lainnya seperti perubahan iklim,” kata Wapres.
Baca Juga: Landscape Ekonomi Global Bergeser, Jokowi: Perlu Pemikiran Seperti Kancil
Wapres mengatakan meskipun menciptakan keterbatasan dan kesulitan, krisis biasanya juga ditandai adanya perubahan dan pembaruan. “Krisis ekonomi di Indonesia di masa lalu melahirkan reformasi struktural, melahirkan tata kelola pemerintahan, dan juga dorongan mendesain program pembangunan yang lebih inklusif,” paparnya.
“Menengok ke tahun 2008, sektor keuangan Global pernah kolaps yang dipicu oleh krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa, serta lonjakan harga pangan dan energi. Akibatnya pemerintah saat itu harus menaikkan harga BBM dan inflasi dalam negeri meningkat hingga mencapai lebih dari 11%,” kata Wapres saat Peresmian Pembukaan Sidang Pleno XIX Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), Rabu (7/9/2022).
Baca Juga: Tiga Krisis Global Menghantui, Ini Langkah Sri Mulyani
Wapres mengungkapkan, krisis ekonomi juga mengguncang Indonesia pada tahun 1998. Bahkan, pada saat ini pertumbuhan ekonomi terkontraksi lebih dari 17% dan rupiah mengalami depresiasi sangat tajam.
“Ditarik lebih jauh ke belakang lagi pada tahun 1998, krisis ekonomi yang lebih dalam mengguncang negara kita, sehingga pertumbuhan ekonomi terkontraksi lebih dari 17 persen,” kata Wapres.
Lebih lanjut Ia juga mengungkapkan saat ini krisis juga sedang menghantam dunia akibat pandemi Covid-19, tensi geopolitik akibat perang Ukraina dan Rusia sehingga menyebabkan kenaikan-kenaikan harga pangan dan energi.
“Sekarang pun situasi ekonomi dunia juga sedang murung, pandemi Covid-19 menghantam seluruh negara tanpa kecuali . Lalu disusul memanasnya tensi geopolitik sehingga memicu kenaikan harga pangan dan energi, dan hal ini masih ditambah lagi oleh masalah-masalah lainnya seperti perubahan iklim,” kata Wapres.
Baca Juga: Landscape Ekonomi Global Bergeser, Jokowi: Perlu Pemikiran Seperti Kancil
Wapres mengatakan meskipun menciptakan keterbatasan dan kesulitan, krisis biasanya juga ditandai adanya perubahan dan pembaruan. “Krisis ekonomi di Indonesia di masa lalu melahirkan reformasi struktural, melahirkan tata kelola pemerintahan, dan juga dorongan mendesain program pembangunan yang lebih inklusif,” paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
