Sri Mulyani: Minyak Sudah Menjadi Alat Perang Dunia
loading...
Minyak sudah menjadi alat perang. Foto/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan menerapkan disiplin fiskal dengan maksimum defisit 3% dari produk domestik druto (PDB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) 2023. Langkah disiplin itu untuk mengantisipasi dampak dari situasi global.
“Ini adalah sesuai dengan task force yang dibuat oleh PBB, dan mereka mengidentifikasi situasi tantangan global ini akan berpotensi kepada tiga area krisis, yaitu pangan, energi, dan utang. Selain itu, kalau kita defisitnya masih sangat besar, kita harus melakukan financing apalagi financingnya sampai desperate, maka kita pasti akan terkena hit dengan cost of fund yang sangat tinggi,” ujar Sri dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia bertajuk "Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia" di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Selanjutnya, Sri mengatakan bahwa anggaran subsidi energi di tahun 2023 saat ini masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah menyediakan anggaran subsidi minyak lebih dari Rp340 triliun dengan asumsi minyak di kisaran USD90 per barel.
“Tentu kita juga melihat ketidakpastian outlook dari harga minyak,” terangnya.
Dalam melakukan proyeksi tersebut, dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan menggunakan data dari agency yang kredibel dan memiliki otoritas di bidang minyak. Di sisi lain, dia menyebut bahwa volatilitas harga minyak juga terjadi akibat tekanan geopolitik, termasuk penggunaan bahan bakar minyak sebagai salah satu instrumen perang.
“Tapi kita sudah tahu bahwa oil is becoming an instrument of war. Masing-masing menggunakannya itu,” pungkasnya.
“Ini adalah sesuai dengan task force yang dibuat oleh PBB, dan mereka mengidentifikasi situasi tantangan global ini akan berpotensi kepada tiga area krisis, yaitu pangan, energi, dan utang. Selain itu, kalau kita defisitnya masih sangat besar, kita harus melakukan financing apalagi financingnya sampai desperate, maka kita pasti akan terkena hit dengan cost of fund yang sangat tinggi,” ujar Sri dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia bertajuk "Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia" di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Selanjutnya, Sri mengatakan bahwa anggaran subsidi energi di tahun 2023 saat ini masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah menyediakan anggaran subsidi minyak lebih dari Rp340 triliun dengan asumsi minyak di kisaran USD90 per barel.
“Tentu kita juga melihat ketidakpastian outlook dari harga minyak,” terangnya.
Dalam melakukan proyeksi tersebut, dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan menggunakan data dari agency yang kredibel dan memiliki otoritas di bidang minyak. Di sisi lain, dia menyebut bahwa volatilitas harga minyak juga terjadi akibat tekanan geopolitik, termasuk penggunaan bahan bakar minyak sebagai salah satu instrumen perang.
“Tapi kita sudah tahu bahwa oil is becoming an instrument of war. Masing-masing menggunakannya itu,” pungkasnya.
(uka)
Explore More