Kadin Ingin Sektor Kelautan dan Perikanan Jadi Penopang Ekonomi
Kamis, 02 Juli 2020 - 10:12 WIB
loading...
Foto/Koran SINDO
A
A
A
JAKARTA - Sektor kelautan dan perikanan diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di saat pandemi korona (Covid-19) ini. Selain masyarakat masih membutuhkan hasil kelautan dan perikanan, potensi ekspor dari sektor tersebut sangat besar.
Untuk membuat hal itu terwujud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha. Sinergi dengan pelaku usaha yang dilakukan KKP ini mendapat apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Beberapa indikator menjadi catatan penting dari dunia usaha untuk kinerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan sepanjang semester I/2020 ini. “Sinergi program pemerintah dan dunia usaha selama ini sangat baik. Pemerintah cukup terbuka dengan usulan-usulan dari pelaku usaha, bahkan mau mendengar suara nelayan dan mau mengoordinasi berbagai kepentingan di sektor ini,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta kemarin.
Menurut dia, dalam perikanan budi daya, pemerintah dinilai cukup jeli membangun kerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan observasi dan eksploitasi budi daya yang potensinya demikian besar sehingga menjadi salah satu program prioritas. (Baca: Proyek Kartu Prakerja Dilaporkan ke Kejaksaan Agung)
Selain perikanan tangkap, perikanan budi daya sangat menjanjikan untuk menopang kinerja ekspor. “Udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi sotong, gurita, rajungan, kepiting, dan rumput laut adalah komoditas yang ideal”, katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal I/2020, ekspor dari budi daya perikanan komoditas tersebut sangat menjanjikan. Udang mendominasi ekspor dengan nilai mencapai USD466,24 juta (37,56%). Tuna-tongkol-cakalang (TTC) senilai USD176,63 juta (14,23%). Kemudian cumi-sotong-gurita senilai USD131,94 juta (10,63%), disusul rajungan-kepiting dengan nilai USD105,32 juta (8,48%) dan rumput laut dengan nilai USD53,75 juta (4,33%).
“Budi daya bagus untuk penciptaan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup petambak, dan menjaga kelestarian,” jelasnya. (Baca juga: Industri Penerbangan Diprediksi Baru Pulih Akhir 2022)
Kadin berharap, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi ujung tombak perekonomian nasional dalam masa pemulihan pasca-Covid-19. “Selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlangsung, aktivitas produksi perikanan tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ekspornya cukup baik,” kata Yugi.
Berdasarkan data BPS, volume ekspor Januari–Maret 2020 mencapai 295,13 ribu ton atau meningkat 10,96% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Sementara itu nilai ekspor Indonesia selama Januari–Maret 2020 mencapai USD 1,24 miliar atau meningkat 9,82% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Pada April 2020 volume ekspor tercatat mencapai 119,65 ribu ton atau meningkat 29,84% apabila dibandingkan dengan April 2019, dengan nilai ekspor perikanan mencapai USD 438,02 juta.
Meningkatnya produktivitas perikanan dan peningkatan ekspor itu merupakan andil dari adanya dukungan regulasi. Kadin menilai KKP berhasil melakukan gebrakan melalui reformasi perizinan dengan efektifnya Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) berbasis online. Sistem yang dikelola Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) ini mampu memangkas pengurusan izin dari 14 hari menjadi satu jam saja.
“Banyak dari rekan pelaku usaha juga nelayan sangat terbantu dengan ini. Permohonan izin kapal perikanan di atas 30GT dapat dengan mudah didapatkan sehingga tidak ada hambatan untuk melaut,” kata Yugi.
Ke depan, lanjut dia, sektor perikanan dan kelautan sangat membutuhkan pemulihan jaringan logistik untuk penyerapan hasil produksi yang lebih cepat dan menekan biaya logistik yang masih relatif tinggi.
Senada dengan Yugi, Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman mengapresiasi kebijakan dan inovasi yang dilakukan KKP di bawah nakhoda Menteri Edhy Prabowo. Menurutnya KKP telah sukses melakukan penyederhanaan perizinan sehingga memudahkan para nelayan Aceh yang sebelumnya terkendala. "Dulu perizinan rumit, tapi sekarang tidak lagi," kata dia. (Lihat videonya: Puluhan Pelanggar Lalu Lintas Tak Pakai Masker Diberi Hukuman Berjemur)
Dewan Kehormatan Kadin Nusa Tenggara Barat (NTB) Herry Prihatin mengatakan komunikasi dan sinergi yang terjalin antara KKP dan Kadin daerah turut menjadi andil dalam memajukan usaha di sektor perikanan, utamanya terkait budi daya dan tangkap serta polemik bibit lobster.
"Dengan terbitnya aturan Menteri KKP (Permen KP No 12 Tahun 2020) yang membolehkan bibit lobster untuk dibudidayakan dan diekspor kembali, hal ini menjadi titik tolak bangkitnya usaha bagi pembudi daya dan nelayan, seperti oase di tengah situasi sulit seperti saat pandemi korona sekarang ini," sebut Herry. (Ihsan Amin)
Untuk membuat hal itu terwujud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha. Sinergi dengan pelaku usaha yang dilakukan KKP ini mendapat apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Beberapa indikator menjadi catatan penting dari dunia usaha untuk kinerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan sepanjang semester I/2020 ini. “Sinergi program pemerintah dan dunia usaha selama ini sangat baik. Pemerintah cukup terbuka dengan usulan-usulan dari pelaku usaha, bahkan mau mendengar suara nelayan dan mau mengoordinasi berbagai kepentingan di sektor ini,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta kemarin.
Menurut dia, dalam perikanan budi daya, pemerintah dinilai cukup jeli membangun kerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan observasi dan eksploitasi budi daya yang potensinya demikian besar sehingga menjadi salah satu program prioritas. (Baca: Proyek Kartu Prakerja Dilaporkan ke Kejaksaan Agung)
Selain perikanan tangkap, perikanan budi daya sangat menjanjikan untuk menopang kinerja ekspor. “Udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi sotong, gurita, rajungan, kepiting, dan rumput laut adalah komoditas yang ideal”, katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal I/2020, ekspor dari budi daya perikanan komoditas tersebut sangat menjanjikan. Udang mendominasi ekspor dengan nilai mencapai USD466,24 juta (37,56%). Tuna-tongkol-cakalang (TTC) senilai USD176,63 juta (14,23%). Kemudian cumi-sotong-gurita senilai USD131,94 juta (10,63%), disusul rajungan-kepiting dengan nilai USD105,32 juta (8,48%) dan rumput laut dengan nilai USD53,75 juta (4,33%).
“Budi daya bagus untuk penciptaan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup petambak, dan menjaga kelestarian,” jelasnya. (Baca juga: Industri Penerbangan Diprediksi Baru Pulih Akhir 2022)
Kadin berharap, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi ujung tombak perekonomian nasional dalam masa pemulihan pasca-Covid-19. “Selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlangsung, aktivitas produksi perikanan tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ekspornya cukup baik,” kata Yugi.
Berdasarkan data BPS, volume ekspor Januari–Maret 2020 mencapai 295,13 ribu ton atau meningkat 10,96% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Sementara itu nilai ekspor Indonesia selama Januari–Maret 2020 mencapai USD 1,24 miliar atau meningkat 9,82% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Pada April 2020 volume ekspor tercatat mencapai 119,65 ribu ton atau meningkat 29,84% apabila dibandingkan dengan April 2019, dengan nilai ekspor perikanan mencapai USD 438,02 juta.
Meningkatnya produktivitas perikanan dan peningkatan ekspor itu merupakan andil dari adanya dukungan regulasi. Kadin menilai KKP berhasil melakukan gebrakan melalui reformasi perizinan dengan efektifnya Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) berbasis online. Sistem yang dikelola Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) ini mampu memangkas pengurusan izin dari 14 hari menjadi satu jam saja.
“Banyak dari rekan pelaku usaha juga nelayan sangat terbantu dengan ini. Permohonan izin kapal perikanan di atas 30GT dapat dengan mudah didapatkan sehingga tidak ada hambatan untuk melaut,” kata Yugi.
Ke depan, lanjut dia, sektor perikanan dan kelautan sangat membutuhkan pemulihan jaringan logistik untuk penyerapan hasil produksi yang lebih cepat dan menekan biaya logistik yang masih relatif tinggi.
Senada dengan Yugi, Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman mengapresiasi kebijakan dan inovasi yang dilakukan KKP di bawah nakhoda Menteri Edhy Prabowo. Menurutnya KKP telah sukses melakukan penyederhanaan perizinan sehingga memudahkan para nelayan Aceh yang sebelumnya terkendala. "Dulu perizinan rumit, tapi sekarang tidak lagi," kata dia. (Lihat videonya: Puluhan Pelanggar Lalu Lintas Tak Pakai Masker Diberi Hukuman Berjemur)
Dewan Kehormatan Kadin Nusa Tenggara Barat (NTB) Herry Prihatin mengatakan komunikasi dan sinergi yang terjalin antara KKP dan Kadin daerah turut menjadi andil dalam memajukan usaha di sektor perikanan, utamanya terkait budi daya dan tangkap serta polemik bibit lobster.
"Dengan terbitnya aturan Menteri KKP (Permen KP No 12 Tahun 2020) yang membolehkan bibit lobster untuk dibudidayakan dan diekspor kembali, hal ini menjadi titik tolak bangkitnya usaha bagi pembudi daya dan nelayan, seperti oase di tengah situasi sulit seperti saat pandemi korona sekarang ini," sebut Herry. (Ihsan Amin)
(ysw)
Lihat Juga :
