Realisasi Serapan Anggaran Kementerian PUPR Tahun Ini Akan Digas

JAKARTA - Hingga akhir semester pertama tahun 2020, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar 32,4% atau senilai Rp26,9 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp 82,9 triliun. Sementara untuk progres pembangunan fisik sebesar 31,61%.

Penyerapan keuangan maupun realisasi fisik pada semester pertama tahun ini, secara persentase lebih baik dibanding periode sama tahun lalu. Di periode itu pencapaian keduanya hanya sebesar 25%.

"Kami akan mempercepat realisasi fisik dan keuangan, karena APBN merupakan instrumen yang kini sangat diharapkan untuk pemulihan ekonomi nasional,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, Kamis (2/7/2020). ( Baca juga: Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Penunjang PLBN Terpadu Skouw )

Basuki menambahkan, progres penyerapan anggaran TA 2020 akan lebih cepat dari tahun 2019. Hal itu tidak terlepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR.

“Proses lelang untuk proyek tahun 2020, sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2019, dengan total jumlah paket untuk TA 2020 sebanyak 6.108 paket senilai Rp 58,8 triliun,” terangnya.

Tercatat hingga Rabu (1/7) kemarin, progres paket yang terkontrak sebanyak 4.685 paket (81,27%) dengan nilai Rp47,8 triliun, terdiri dari paket multiyears contract (MYC), MYC baru dan single years contract (SYC). Sebanyak 938 paket senilai Rp7,6 triliun (13,00%) masih dalam proses lelang, dan sisanya 485 paket senilai Rp3,4 triliun (5,73%) masih belum proses lelang.

Ia mengatakan anggaran PUPR utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya meningkatkan konektivitas antar-wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Belanja anggaran Kementerian PUPR juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui program padat karya tunai (cash for work) yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia.