Harga Barang Bakal Naik 13%, Pemerintah Diminta Siapkan Bansos dan Naikkan Upah Minimum
Senin, 12 September 2022 - 10:18 WIB
loading...
Imbas harga BBM naik, diperkirakan akan terjadi kenaikan harga produk sekitar 12-13% dari harga semula. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha mulai ancang-ancang menaikkan harga barang dan jasa menyusul naiknya harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi sejak awal bulan ini.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengakui kenaikan harga BBM pasti akan memicu kenaikan harga di sejumlah sektor terutama transportasi dan logistik.
Akibat biaya logistik yang naik, barang dan jasa juga akan terkerek naik. Menurut dia, tidak ada cara lain untuk menanggung konsekuensi ini bersama.
"Dengan kontribusi BBM terhadap inflasi sebesar 4% pada Juli 2022, maka penyesuaian kenaikan harga produk sekitar 12-13% dari harga semula," ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (12/9/2022).
Baca juga: Harga BBM Naik, Pengusaha Logistik Belum Kompak Naikkan Tarif
Berdasarkan perhitungan Kadin, industri berskala besar dan sedang tidak akan terlalu terdampak karena selama ini menggunakan BBM non subsidi.
Namun, untuk skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentu akan langsung menyesuaikan, sehingga perlu insentif seperti subsidi bunga KUR, insentif pajak hingga permodalan.
Menurut dia, dampak kenaikan harga BBM ini juga bakal memengaruhi produktivitas perusahaan yang terancam mengalami penurunan jika dampaknya menggerus daya beli masyarakat. Sebab, masyarakat bakal mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan BBM.
Baca juga: 10 Negara dengan Harga BBM Termahal, Nomor 2 Termiskin di Dunia
Selain itu pemerintah juga diminta harus segera menyesuaikan upah minimum untuk para pekerja/buruh karena otomatis ada pengeluaran yang meningkat untuk konsumsi BBM.
"Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah harus menaikkan upah minimum sejalan dengan inflasi yang melonjak,” tandasnya.
Arsjad pun meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis dan mitigasi terkait inflasi dan belajar dari kenaikan BBM yang lalu-lalu.
Berdasarkan data BPS, dampak kenaikan harga BBM pada 2005 mendorong inflasi mencapai 17%. Sementara itu, saat kenaikan harga BBM pada 2013 besaran inflasi 8,38% dan pada 2014 sebesar 8,36%.
"Saat ini, untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, pemerintah menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” tandasnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengakui kenaikan harga BBM pasti akan memicu kenaikan harga di sejumlah sektor terutama transportasi dan logistik.
Akibat biaya logistik yang naik, barang dan jasa juga akan terkerek naik. Menurut dia, tidak ada cara lain untuk menanggung konsekuensi ini bersama.
"Dengan kontribusi BBM terhadap inflasi sebesar 4% pada Juli 2022, maka penyesuaian kenaikan harga produk sekitar 12-13% dari harga semula," ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (12/9/2022).
Baca juga: Harga BBM Naik, Pengusaha Logistik Belum Kompak Naikkan Tarif
Berdasarkan perhitungan Kadin, industri berskala besar dan sedang tidak akan terlalu terdampak karena selama ini menggunakan BBM non subsidi.
Namun, untuk skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentu akan langsung menyesuaikan, sehingga perlu insentif seperti subsidi bunga KUR, insentif pajak hingga permodalan.
Menurut dia, dampak kenaikan harga BBM ini juga bakal memengaruhi produktivitas perusahaan yang terancam mengalami penurunan jika dampaknya menggerus daya beli masyarakat. Sebab, masyarakat bakal mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan BBM.
Baca juga: 10 Negara dengan Harga BBM Termahal, Nomor 2 Termiskin di Dunia
Selain itu pemerintah juga diminta harus segera menyesuaikan upah minimum untuk para pekerja/buruh karena otomatis ada pengeluaran yang meningkat untuk konsumsi BBM.
"Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah harus menaikkan upah minimum sejalan dengan inflasi yang melonjak,” tandasnya.
Arsjad pun meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis dan mitigasi terkait inflasi dan belajar dari kenaikan BBM yang lalu-lalu.
Berdasarkan data BPS, dampak kenaikan harga BBM pada 2005 mendorong inflasi mencapai 17%. Sementara itu, saat kenaikan harga BBM pada 2013 besaran inflasi 8,38% dan pada 2014 sebesar 8,36%.
"Saat ini, untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, pemerintah menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
