Perkuat Bantalan Sosial, Pemerintah Disarankan Menunda Proyek IKN Nusantara
Selasa, 13 September 2022 - 15:06 WIB
loading...
Pembangunan IKN Nusantara disarankan untuk ditunda. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance ( Indef ) Didin S. Damanhuri mengatakan, krisis yang melanda banyak negara seharusnya bisa menjadi sorotan pemerintah. Menurut Didin, pemerintah harus memperkuat bantalan terhadap masyarakat kelas bawah dan UMKM lokal yang terdampak cukup parah dari kondisi yang ada.
Baca juga: Begini Jurus Sri Mulyani Mengekang Inflasi
"Jelas krisis pangan iya, energi juga sama, karena yang dinaikan adalah BBM. Itu akan menciptakan inflasi," ujar Didin dalam Market Review IDXChanel, Selasa (13/9/2022).
Didin menambahkan, pemerintah perlu mengalokasikan lebih untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan fiskal untuk memberikan insentif dan stimulus kepada masyarakat melalui pemberian batuan langsung, dan kebijakan moneter dengan menawarkan suku bunga yang menarik untuk para pengusaha lokal.
Didin menjelaskan seharusnya pemerintah bisa mengesampingkan maraknya pembangunan infrastruktur saat ini. Baik yang dibungkus melalui proyek strategis nasional, prioritas ataupun super-prioritas, bahkan pembangunan ibu kota baru.
Sebab yang seharusnya menjadi prioritas adalah melindungi masyarakat kelas bawah untuk menghadapi berbagai ancaman krisis yang diungkap pemerintah sendiri. Maka alokasi pendanaan seharusnya bisa difokuskan untuk rakyat lebih dulu.
"Makanya kalau tetap IKN yang alokasinya cukup besar, pembangunan infrastruktur dipertahankan maka inflasi bisa mencapai 8-9%," kata Didin.
Namun demikian jika pemerintah bisa menyusun kebijakan moneter dan fiskal dengan dosis yang pas untuk masyarakat, maka dampak kenaikan harga BBM ini bisa direduksi. Hanya soal pilihan prioritas yang diambil.
Baca juga: DPRD DKI Resmi Umumkan Pemberhentian Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria
"Kalau pemerintah bisa memainkan sebuah policy makes antara fiskal dan moneter yang menarik, ini bisa mempertahankan momentum kebangkitan ekonomi walau terpukul dengan harga minyak. Apalagi kalau kegiatan yang tidak mendorong produktivitas dan kesempatan kerja seperti proyek IKN ditunda, itu akan lebih menolong lagi menurut saya," pungkasnya.
Baca juga: Begini Jurus Sri Mulyani Mengekang Inflasi
"Jelas krisis pangan iya, energi juga sama, karena yang dinaikan adalah BBM. Itu akan menciptakan inflasi," ujar Didin dalam Market Review IDXChanel, Selasa (13/9/2022).
Didin menambahkan, pemerintah perlu mengalokasikan lebih untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan fiskal untuk memberikan insentif dan stimulus kepada masyarakat melalui pemberian batuan langsung, dan kebijakan moneter dengan menawarkan suku bunga yang menarik untuk para pengusaha lokal.
Didin menjelaskan seharusnya pemerintah bisa mengesampingkan maraknya pembangunan infrastruktur saat ini. Baik yang dibungkus melalui proyek strategis nasional, prioritas ataupun super-prioritas, bahkan pembangunan ibu kota baru.
Sebab yang seharusnya menjadi prioritas adalah melindungi masyarakat kelas bawah untuk menghadapi berbagai ancaman krisis yang diungkap pemerintah sendiri. Maka alokasi pendanaan seharusnya bisa difokuskan untuk rakyat lebih dulu.
"Makanya kalau tetap IKN yang alokasinya cukup besar, pembangunan infrastruktur dipertahankan maka inflasi bisa mencapai 8-9%," kata Didin.
Namun demikian jika pemerintah bisa menyusun kebijakan moneter dan fiskal dengan dosis yang pas untuk masyarakat, maka dampak kenaikan harga BBM ini bisa direduksi. Hanya soal pilihan prioritas yang diambil.
Baca juga: DPRD DKI Resmi Umumkan Pemberhentian Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria
"Kalau pemerintah bisa memainkan sebuah policy makes antara fiskal dan moneter yang menarik, ini bisa mempertahankan momentum kebangkitan ekonomi walau terpukul dengan harga minyak. Apalagi kalau kegiatan yang tidak mendorong produktivitas dan kesempatan kerja seperti proyek IKN ditunda, itu akan lebih menolong lagi menurut saya," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
