Bakal Demo Lagi Besar-besaran, Pentolan Buruh: BLT BBM hanya Gula-gula

JAKARTA - Partai Buruh bersama empat konfederasi besar di Indonesia ( KSPI , ORI-KSPSI, KPBI, dan (KSBSI), juga bergabung SPI, JALA PRT, organisasi perempuan PERCAYA, Urban Poor Consorcium, Komite Aksi Transportasi Online (KATO), 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, dan beberapa organisasi kerakyatan lainnya yang bergabung di Partai Buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa serempak di 34 provinsi pada tanggal 4 Oktober 2022.



“Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana. Diikuti kurang lebih 5-7 ribu orang yang berasal dari Jabodetabek,” ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Aksi akan mengusung tiga tuntutan: tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%.

Ada beberapa alasan mengapa aksi ini digelar. Pertama, harga minyak dunia sudah turun. Dengan demikian, seharusnya pemerintah juga menurunkan harga BBM seperti harga semula.

Alasan lain, lanjut Said, daya beli masyarakat pekerja, khususnya kaum buruh, pekerja rumah tangga, kaum miskin kota, sudah merosot 30% diakibatkan naiknya inflansi. Kenaikan inflansi disumbang oleh kenaikan harga sewa rumah naik 12%, transportasi naik 20%, dan makanan 15%.

“Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin rakyat kecil bisa bertahan,” tegasnya.

Sementara itu, BLT yang besarnya 150 ribu per bulan selama 6 bulan hanya gula-gula dan tidak ada manfaat. Yang disebut BLT sebagai bantalan itu hanya menggarami air laut, menjadi sia-sia.

Di beberapa negara, dengan ron BBM yang lebih baik dibandingkan Pertalite dan solar bersubsidi, bisa menjual lebih murah. Said Iqbal menilai, biang keladi semua ini adalah monopoli pengelolaan BBM yang tidak transparan sehingga ada perusahaan yang menjual harga lebih murah, didesak untuk menaikkan harganya.

“Karena itulah, mengapa kemudian partai buruh besama kelas pekerja menggelar aksi besar-besaran puluhan ribu buruh pada tangga 4 Oktober,” tegas Said.

Selain menolak kenaikan harga BBM, aksi Partai Buruh pada tanggal 4 Oktober nanti juga menyuarakan penolakan omnibus law. Karena ini adalah biang keladi penurunan terhadap daya beli dan perlindungan terhdap kelas pekerja. Omnibus law menyebabkan tidak naik upah selama tiga tahun berturut-turut.

“Dengan inflansi 15% lebih, tahun depan upah sudah dinyatakan tidak naik kembali. Berarti sudah tahun keempat tidak naik upah. Inilah Menteri Tenaga Kerja terpuruk. Tidak mengerti persoalan dan melindungi pengusaha hitam,” ujarnya.



Jika aksi 4 Oktober tidak digubris, maka bisa dipastikan pada akhir November atau awal Desember 2022, Partai Buruh bersama dengan 60 federasi tingkat nasional akan menggelar mogok nasional stop produksi diikuti 5 juta buruh, petani, pengemudi, dan kelas pekerja lainnya.