Proyek PU Bisa Saja Terhenti di Pemerintahan Baru

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, untuk proyek yang dilakukan kementeriannya bisa saja terhenti atau bisa berlanjut di pemerintahan baru.

"Tidak ada jaminan untuk itu. Kita berdasarkan di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, kita mengikuti ini. Program dasar boleh dirubah diperkuat boleh dikurangi yang kita masukan di RPJM nasional, kita punya RPJM," ujarnya saat selesai penyampaian Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Sampai 2019, dia menjelaskan, untuk baseline RPJM nasional, hak sepenuhnya ada di pemerintahan yang baru nanti. Begitu juga dengan proyek multiyears. Itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah yang baru.

"Tidak mungkin kita kerjakan, saya yakin pemerintah baru dia tetap rasional, program yang kita susun bisa diterima, yang kurang diterima tidak banyak," ujarnya.

Dirinya sangat optimis akan hal tersebut karena masih turn base. "Jika ada APBNP ya silakan saja, itu sepenuhnya hak pemerintah baru," tandasnya.