Harga Mahal, APBD Kecil! Daerah Mengaku Berat Beralih ke Mobil Listrik
Kamis, 22 September 2022 - 14:16 WIB
loading...
Sejumlah daerah merasa berat jika harus menggunakan mobil listrik untuk kendaraan dinas. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MALANG - Keluarnya instruksi presiden (inpres) mengenai penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah direspons beragam oleh kepala daerah . Beberapa kepala daerah di Malang Raya, Jawa Timur, mengaku masih belum mengetahui spesifikasi dan memiliki anggaran untuk belanja mobil listrik untuk kendaraan dinas.
Baca juga: Kewajiban Kendaraan Dinas Pakai Mobil Listrik Bentuk Komitmen Percepatan Transisi Energi
Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, kendala utama saat ini berada di anggaran belanja unit mobil listrik yang cukup mahal. Makanya untuk APBD Pemkab Malang, pembelanjaan mobil listrik untuk kendaraan dinas dirasa sangat memberatkan.
"Kaitannya kemampuan anggaran, hampir semua daerah masih dengan APBD yang sangat terbatas. Itu semuanya masih belum sampai ke sana," ucap Didik Gatot Subroto ditemui di Malang, Kamis (22/9/2022).
Namun Didik mengaku ada opsi kedua yang bisa dilakukan dengan cara menyewa kepada pihak ketiga. Perhitungan sewa inilah yang dirasa pihaknya lebih realistis dan tidak memberatkan APBD.
"Dengan sewa, bekerja sama dengan pihak ketiga itu sebenarnya lebih efisien, mungkin pemda yang mungkin sewa. Ditentukan dengan pihak ketiga seperti Kota Surabaya, sehingga tidak ada beban. Pemerintah daerah sudah bisa menentukan, mengatur dalam kurun waktu tertentu efisiensinya bisa diatur," ungkap dia.
Keberatan yang sama juga disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji yang mengaku menganggarkan mobil listrik untuk kendaraan dinas saat ini dirasa cukup memberatkan APBD Kota Malang. "Sebenarnya kalau uangnya ada ya siap, tapi kan gak nutup dengan anggaran kita. Kalau ada yang murah, ya mau saja," ungkap Sutiaji, secara terpisah.
Baca juga: Kewajiban Kendaraan Dinas Pakai Mobil Listrik Bentuk Komitmen Percepatan Transisi Energi
Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, kendala utama saat ini berada di anggaran belanja unit mobil listrik yang cukup mahal. Makanya untuk APBD Pemkab Malang, pembelanjaan mobil listrik untuk kendaraan dinas dirasa sangat memberatkan.
"Kaitannya kemampuan anggaran, hampir semua daerah masih dengan APBD yang sangat terbatas. Itu semuanya masih belum sampai ke sana," ucap Didik Gatot Subroto ditemui di Malang, Kamis (22/9/2022).
Namun Didik mengaku ada opsi kedua yang bisa dilakukan dengan cara menyewa kepada pihak ketiga. Perhitungan sewa inilah yang dirasa pihaknya lebih realistis dan tidak memberatkan APBD.
"Dengan sewa, bekerja sama dengan pihak ketiga itu sebenarnya lebih efisien, mungkin pemda yang mungkin sewa. Ditentukan dengan pihak ketiga seperti Kota Surabaya, sehingga tidak ada beban. Pemerintah daerah sudah bisa menentukan, mengatur dalam kurun waktu tertentu efisiensinya bisa diatur," ungkap dia.
Keberatan yang sama juga disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji yang mengaku menganggarkan mobil listrik untuk kendaraan dinas saat ini dirasa cukup memberatkan APBD Kota Malang. "Sebenarnya kalau uangnya ada ya siap, tapi kan gak nutup dengan anggaran kita. Kalau ada yang murah, ya mau saja," ungkap Sutiaji, secara terpisah.
Lihat Juga :
