alexametrics

Erick Thohir: Mungkin Tidak Akan Ada Lagi BUMN di 2045

loading...
Erick Thohir: Mungkin Tidak Akan Ada Lagi BUMN di 2045
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, bila Indonesia menjadi negara besar di 2045, maka bukan tidak mungkin bisa saja BUMN tidak ada lagi. Foto/Dok
A+ A-
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, bila Indonesia menjadi negara besar di 2045, maka bukan tidak mungkin bisa saja BUMN tidak ada lagi. Hal ini lantaran masyarakat sudah tidak membutuhkan perusahaan pelat merah yang memiliki tugas untuk memberikan subsidi.

"Saya gak tahu apakah 2045 ada BUMN lagi atau tidak. Mungkin saja gak ada, karena 2045 daya beli masyarakat sudah tinggi," ujar Menteri Erick di Jakarta.

Seperti diketahui Bank Dunia telah meningkatkan status Indonesia dari negara pendapatan menengah ke bawah (lower middle income) menjadi berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income). Bahkan pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi lima besar negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.

(Baca Juga: Ditemukan 53 Kasus Korupsi di BUMN, Erick Thohir: Kami Tidak Sempurna)



Sambung Erick menerangkan, saat ini sepertiga perusahaaa BUMN memang masih menjadi pengendali ekonomi di Indonesia. Adapun hal ini lain cerita apabila dibandingkan dengan beberapa kekuatan ekonomi besar global seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang sudah tidak mengenal perusahaan pelat merah.

"Hari ini memang bisnis di Indonesia beda dengan negara lain. Di Amerika kita sudah tidak kenal yang namanya BUMN, tapi di China atau di beberapa negara yang mix seperti Singapura, Malaysia, masih ada. Tapi modelnya kita lebih mirip sama China," katanya.



(Baca Juga: Erick Thohir Akan Lebur Bank Syariah BUMN di Februari 2021)

Erick melihat ada yang menarik dari BUMN jika dilihat dari sudut pandangan orang swasta, seperti yang diketahui Ia memiliki banyak pengalaman di swasta. Dengan footprint yang begitu luas, perusahaan pelat merah saat ini disebutnya merupakan salah satu tulang punggung pelayanan publik di Indonesia.

"Ini yang di beberapa negara seperti di Amerika agak berbeda, karena mungkin memang daya belinya sudah tinggi, jadi tidak perlu lagi subsidi listrik, pupuk, dan lain-lain. Tapi karena daya beli di Indonesia masih rendah, keberadaan BUMN ini lebih impactfull," tegasnya.
(akr)
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak
Top