Bahlil: Baru 205 dari 2.078 IUP yang Dicabut yang Dipulihkan
Senin, 26 September 2022 - 17:08 WIB
loading...
A
A
A
Pada pemulihan tahap kedua itu didominasi perizinan galian C, yang banyak dikerjakan oleh pengusaha dan UMKM di daerah. Pemulihan atau pengembalian izin kepada pengusaha kecil itu juga dilakukan pemerintah sebagai wujud komitmen dalam rangka melakukan penataan perizinan pertambangan.
"Artinya, yang benar atau sesuai, harus kita kembalikan. Jadi yang betul-betul tidak memenuhi kaidah norma dan tujuan dalam pemberian izin, itu yang kita lakukan pencabutan," jelas Bahlil.
Ia mengungkapkan, saat ini tersisa sekitar 300 perusahaan yang mengajukan keberatan. Perusahaan tersebut akan masuk pemulihan tahap ketiga yang diharapkan bisa rampung pada akhir September atau paling lambat minggu kedua Oktober 2022.
Kemudian terkait pencabutan perizinan di sektor perhutanan, Bahlil mengatakan, sampai dengan hari ini, pihaknya sudah melakukan pencabutan perizinan sebanyak 31 izin dengan total 696.398,5 ha.
"Ini sudah kita lakukan pencabutan. Insya Allah kita akan selesaikan paling lambat bulan Oktober ini juga selesai untuk sektor kehutanan," imbuhnya.
Bahlil menerangkan, sebelum melakukan pencabutan, pihaknya sudah dilakukan diskusi dan survei terlebih dahulu. Khususnya untuk wilayah di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
"Artinya, yang benar atau sesuai, harus kita kembalikan. Jadi yang betul-betul tidak memenuhi kaidah norma dan tujuan dalam pemberian izin, itu yang kita lakukan pencabutan," jelas Bahlil.
Ia mengungkapkan, saat ini tersisa sekitar 300 perusahaan yang mengajukan keberatan. Perusahaan tersebut akan masuk pemulihan tahap ketiga yang diharapkan bisa rampung pada akhir September atau paling lambat minggu kedua Oktober 2022.
Kemudian terkait pencabutan perizinan di sektor perhutanan, Bahlil mengatakan, sampai dengan hari ini, pihaknya sudah melakukan pencabutan perizinan sebanyak 31 izin dengan total 696.398,5 ha.
"Ini sudah kita lakukan pencabutan. Insya Allah kita akan selesaikan paling lambat bulan Oktober ini juga selesai untuk sektor kehutanan," imbuhnya.
Bahlil menerangkan, sebelum melakukan pencabutan, pihaknya sudah dilakukan diskusi dan survei terlebih dahulu. Khususnya untuk wilayah di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Lihat Juga :
