Wamen BUMN Ungkap Sumber Dana untuk Atasi Pembengkakan Biaya Kereta Cepat
Rabu, 28 September 2022 - 20:08 WIB
loading...
Pemerintah akan memberikan PMN Rp3,2 triliun untuk mengatasi bengkaknya biaya proyek KCJB. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-bandung (KCJB) memerlukan penyertaan modal negara ( PMN ) sebesar Rp3,2 triliun. Dana tersebut untuk menutupi pembengkakan biaya (cost overrun) senilai USD1,17 miliar atau hampir Rp17 triliun (kurs Rp14.500).
Baca juga: Pengin Jajal Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Begini Caranya
"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp3,2 triliun, kurang lebih," ungkapWakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo atau Tiko, saat ditemui di Gedung Sarinah, Rabu (28/9/2022).
Tiko mengungkap anggaran proyek KCJB akan ditambal dari pinjaman (loan) atau utang di perbankan dan PMN. Untuk pinjaman dialokasikan untuk menambal 75% dari total pembengkakan anggaran proyek strategi nasional (PSN) tersebut.
Sementara, 25% dari total cost overrun ditutupi oleh konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya melalui PMN yang nantinya diberikan kepada PT KAI (Persero).
"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite. Ya kita biayailah, ada dari PMN yang melalui perpres, dan dari pinjaman juga, kita sedang skemakan," tuturnya.
Tiko menjelaskan porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
"Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tutur dia.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya menyebut PSBI akan menambal pembengkakan biaya sebesar Rp4 triliun, sedangkan China Railway International senilai Rp3 triliun. Sementara, 75% sisanya berasal dari pinjaman atau utang.
Hanya saja, persentase pinjaman yang dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya mega proyek tersebut belum diketahui. Artinya, pinjaman akan disesuaikan dengan total cost overrun.
Arya menyebut saat ini BPKP masih melakukan review atau tinjauan atas cost overrun yang dimaksud. Terkait dengan sumber utang, lanjut Arya, pihaknya masih mencari perbankan yang bisa dikerjasamakan dan tak menampik potensi pinjaman berasal dari bank China.
Untuk diketahui, dana pembangunan KCJB mencapai USD4,55 miliar atau setara Rp64,9 triliun. Dana inj berasal dari pinjaman China Development Bank. Jumlah itu setara dengan 75% dari total nilai investasi KCJB sebesar USD6,07 miliar.
Baca juga: Dalam Pernikahan, Wanita Boleh Menetapkan Kriteria Calon Suami Mampu Memberi Nafkah
Pinjaman tersebut disepakati sejak 12 Mei 2017 lalu dengan tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, dan availability period hingga 2022. Sementara, suku bunga pinjaman 2% untuk USD dan 3,5% untuk yuan.
Baca juga: Pengin Jajal Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Begini Caranya
"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp3,2 triliun, kurang lebih," ungkapWakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo atau Tiko, saat ditemui di Gedung Sarinah, Rabu (28/9/2022).
Tiko mengungkap anggaran proyek KCJB akan ditambal dari pinjaman (loan) atau utang di perbankan dan PMN. Untuk pinjaman dialokasikan untuk menambal 75% dari total pembengkakan anggaran proyek strategi nasional (PSN) tersebut.
Sementara, 25% dari total cost overrun ditutupi oleh konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya melalui PMN yang nantinya diberikan kepada PT KAI (Persero).
"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite. Ya kita biayailah, ada dari PMN yang melalui perpres, dan dari pinjaman juga, kita sedang skemakan," tuturnya.
Tiko menjelaskan porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
"Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tutur dia.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya menyebut PSBI akan menambal pembengkakan biaya sebesar Rp4 triliun, sedangkan China Railway International senilai Rp3 triliun. Sementara, 75% sisanya berasal dari pinjaman atau utang.
Hanya saja, persentase pinjaman yang dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya mega proyek tersebut belum diketahui. Artinya, pinjaman akan disesuaikan dengan total cost overrun.
Arya menyebut saat ini BPKP masih melakukan review atau tinjauan atas cost overrun yang dimaksud. Terkait dengan sumber utang, lanjut Arya, pihaknya masih mencari perbankan yang bisa dikerjasamakan dan tak menampik potensi pinjaman berasal dari bank China.
Untuk diketahui, dana pembangunan KCJB mencapai USD4,55 miliar atau setara Rp64,9 triliun. Dana inj berasal dari pinjaman China Development Bank. Jumlah itu setara dengan 75% dari total nilai investasi KCJB sebesar USD6,07 miliar.
Baca juga: Dalam Pernikahan, Wanita Boleh Menetapkan Kriteria Calon Suami Mampu Memberi Nafkah
Pinjaman tersebut disepakati sejak 12 Mei 2017 lalu dengan tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, dan availability period hingga 2022. Sementara, suku bunga pinjaman 2% untuk USD dan 3,5% untuk yuan.
(uka)
Lihat Juga :
