Pemerintah Perlu Jamin Aplikator Bisa Tingkatkan Program Penunjang Driver

Jum'at, 07 Oktober 2022 - 08:15 WIB
loading...
Pemerintah Perlu Jamin...
Pemerintah dinilai perlu mempelajari dan memahami proses bisnis dari aplikator secara lebih mendalam demi kelangsungan ekosistem ojol. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu mengenali dan mengidentifikasi biaya ekosistem ojek online (ojol) pascakeputusan kenaikan tarif September lalu. Itu dinilai penting untuk mendukung ekosistem ojol yang dibangun oleh aplikator.

Hal itu diungkapkan peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) I Dewa Gede Karma Wisana yang mengatakan bahwa pemerintah idealnya membuat opsi lebih banyak dan rasional untuk mendukung ekosistem ojol. Karena itu pemerintah perlu mempelajari dan memahami proses bisnis dari aplikator secara lebih mendalam.

"Jadi tidak hanya berkutat di persoalan tarif saja, tetapi juga bisa memperluas opsi-opsi kebijakan seputar ekosistem ojol. Selama ini kebijakan pemerintah masih melulu soal tarif. Belum terlihat upaya untuk merancang skema insentif untuk memperluas pemanfaatan ekosistem ini sehingga aplikator punya sumber pendanaan baru," kata Dewa dalam keterangannya, yang dikutip Jumat (7/10/2022).

Baca Juga: Riset Terbaru Soal Dampak Kenaikan Tarif Ojol

Jika pemerintah memberikan dukungan terkait skema tarif ini, tegas dia, maka aplikator akan bisa memperoleh perluasan bisnis. Hal ini selanjutnya secara tidak langsung ikut menjamin kesejahteraan para mitra pengemudi.

"Kan pemerintah bisa mendorong aspek keselamatan atau aspek perlindungan para driver. Atau pemerintah memberikan insentif untuk praktik-praktik yang dilakukan oleh aplikator dalam meningkatkan alternatif pembiayaan atau alternatif pendapatan mitra driver," ujar Dewa.

Dewa menilai pemangkasan biaya layanan dapat berdampak pada ekosistem ojol seperti berkurangnya kesejahteraan mitra driver dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang hidupnya bergantung pada ekosistem ojol, karena hal tersebut membuat aplikator berpotensi kehilangan sumber pendanaan.

"Contohnya, yang tadinya aplikator bisa memberikan insentif untuk mitra driver, kemungkinan insentif tersebut harus dipangkas demi mempertahankan bisnisnya tetap berjalan. Jadi ada dua dampak utama yang dirasakan mitra driver, yaitu berkurangnya insentif ke mereka dan berkurangnya potensi pendapatan akibat permintaan konsumen berkurang," ungkap Dewa.

Dia menambahkan, pengaturan batas maksimum biaya sewa aplikasi juga harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan teknologi aplikasi. Ini merupakan hal yang krusial karena aplikasi adalah motor dari ekosistem ojol. Tanpa pemeliharaan, kualitas aplikasi akan berkurang dan berdampak langsung pada menurunnya permintaan konsumen.

Baca Juga: BREAKING NEWS! 6 Orang Ditetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Teknologi yang menjadi basis aplikasi, tegas dia, membutuhkan biaya yang besar. Aplikator harus memastikan teknologi aplikasi berjalan dengan baik tanpa adanya bug, maupun error system.

"Kemudian juga harus ada update, bisa menjamin cyber security. Aplikasi juga berorientasi pada user experience yang harus dijaga. Ketika biaya sewa aplikasi yang salah fungsinya untuk maintenance aplikasi diturunkan, kenyamanan pengguna juga akan berkurang dan ini bisa berdampak pada permintaan konsumen untuk menggunakan ojol," tuturnya.

Layanan di ekosistem ojol, kata Dewa, saat ini memang masih membutuhkan pemeliharaan untuk mendorong peningkatan permintaan konsumen. Mulai dari promo, cash back, voucher, hingga komisi untuk mitra driver.

"Nah, ketika biaya sewa aplikasi dibatasi, mungkin yang akan dilakukan aplikator di Indonesia adalah mengurangi layanan-layanan yang dinilai kurang bisa memberikan pendapatan yang signifikan. Begitu juga dengan program-program yang memberikan benefit bagi driver, kemungkinan besar akan dikurangi," tutupnya.
(fai)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Grab Tepis Rumor Keluar...
Grab Tepis Rumor Keluar dari Indonesia, Komitmen untuk UMKM dan Mitra Tetap Kuat
Efek Komisi Turun Gerus...
Efek Komisi Turun Gerus Pendapatan Aplikator Ojol, Ini Penyelamatnya
Grab Indonesia Tutup...
Grab Indonesia Tutup Program Langganan Akses Hemat untuk Driver GrabBike
Ungkap Risiko, MODANTARA...
Ungkap Risiko, MODANTARA Minta Batas Potongan Platform 8% Ditinjau Kembali
6 Kebijakan Baru di...
6 Kebijakan Baru di Tahun 2026: Dari Pajak, Pertanahan, hingga Transportasi
Driver Ojol di Berbagai...
Driver Ojol di Berbagai Kota Tolak Skema Potongan Komisi 10%
Aksi Ojol Forkot Warnai...
Aksi Ojol Forkot Warnai Kawasan Medan Merdeka Selatan
Potongan Ojol 8% Terendah...
Potongan Ojol 8% Terendah di Dunia: Bikin Investor Digital Ketar-Ketir
Prabowo Pangkas Tarif...
Prabowo Pangkas Tarif Ojol 10%, DPR: Patut Ditindaklanjuti Kemenhub dan Aplikator
Rekomendasi
Pra SPMB 2026 Dibuka,...
Pra SPMB 2026 Dibuka, Pemkot Tangsel Siapkan 9.976 Kuota untuk SMP Negeri
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
Kolaborasi Kemanusiaan,...
Kolaborasi Kemanusiaan, Polda Riau Bantu 310 Warga Ikut Operasi Katarak Gratis
Berita Terkini
LPPOM Dorong Konsep...
LPPOM Dorong Konsep Green Halal untuk Perkuat Industri Berkelanjutan
Bitget Stocks 2.0 Hadir...
Bitget Stocks 2.0 Hadir Menghubungkan Ekuitas Berbentuk Token dengan Likuiditas Nyata
LPPOM Paparkan Peluang...
LPPOM Paparkan Peluang Industri Halal Indonesia di Tokyo
KKP Pertegas Komitmen...
KKP Pertegas Komitmen Perkuat Pengawasan pada Momentum Hari Internasional Anti IUU Fishing
Perkuat Daya Saing Industri...
Perkuat Daya Saing Industri Wellness dan Beauty Nasional Mendunia, BRI Dukung BWB Expo 2026 di Bali
Menkeu Purbaya Tegaskan...
Menkeu Purbaya Tegaskan Fiskal Bukan Tumbal Agar Ekonomi RI Tumbuh Cepat
Infografis
Waspada! 4 Makanan Ini...
Waspada! 4 Makanan Ini Bisa Picu Kesemutan di Tangan dan Kaki
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved