Berantas Kejahatan Keuangan, Binance Teken MoU dengan Kazakhstan
Senin, 10 Oktober 2022 - 23:13 WIB
loading...
Kazakhstan, negara di Asia Tengah ini telah menjadi salah satu negara kripto terdepan untuk mining Bitcoin (BTC). Ilustrasi foto/pexels/yelena odintsova
A
A
A
JAKARTA - Bursa kripto global Binance menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Pemantau Keuangan Republik Kazakhstan sebagai bagian dari program pelatihan penegakan hukum globalnya.
Program yang melibatkan pejabat dari lembaga pengatur dan penegakan hukum di seluruh dunia itu bertujuan memperkuat kerja sama industri dengan penegakan hukum nasional dan internasional dalam memerangi kejahatan keuangan dan kejahatan siber.
Program tersebut bertujuan mengidentifikasi dan memblokir aset digital yang diperoleh secara ilegal dan digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan dan membiayai terorisme.
Binance sendiri mengklaim infrastruktur kepatuhannya merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Hal ini telah membantu Binance untuk mendapatkan persetujuan peraturan bahkan di sejumlah negara yang sebelumnya menyebut mereka ilegal hingga 2021 lalu.
Kazakhstan, salah satu negara di Asia Tengah, telah menjadi salah satu negara kripto terdepan untuk mining Bitcoin (BTC).
Belum lama ini, negara berjuluk ‘Virgin Lands’ itu juga mengembangkan peraturan kripto positif. Di antaranya mengizinkan bursa kripto untuk membuka rekening bank, bahkan berencana melegalkan penggunaan kripto secara lebih luas.
Baca juga: Kazakhstan Ubah Nama Ibu Kota, Masa Jabatan Presiden Dibatasi
Adapun Binance telah memperoleh persetujuan prinsip untuk beroperasi di Kazakhstan sejak awal Agustus 2022 lalu. Mengutip Cointelegraph, Kepala wilayah Asia Binance Gleb Kostarev menyatakan bahwa sikap Kazakhstan yang pro terhadap kripto menjadi salah satu alasan utama yang melatarbelakangi kemitraan tersebut.
Menurut dia, pemerintah Kazakhstan telah menyesuaikan secara signifikan undang-undang yang relevan, melegitimasi kegiatan di bidang mining, dan peredaran mata uang kripto.
“Kami melihat potensi besar di negara ini untuk pertumbuhan industri lebih lanjut, dan sebagai pemimpin, kami akan dengan senang hati berkontribusi untuk ini," kata Gleb, dikutip Senin (10/10/2022).
Baca juga: Hacker Curi Rp8,7 Triliun Mata Uang Kripto dari BNB Binance
Sebagai catatan, program pelatihan penegakan hukum Binance telah diselenggarakan di Israel, Kanada, Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Kerajaan Inggris, dan Norwegia.
Program ini diluncurkan secara resmi pada 26 September namun tim investigasi perusahaan telah mengadakan lokakarya penegakan hukum selama setahun terakhir.
Ketiadaan kerangka peraturan kripto yang kuat di sebagian besar negara membuat perluasan bursa kripto seperti Binance di berbagai yurisdiksi menghadapi tantangan tersendiri.
Dengan bantuan program pelatihan ini, Binance berharap dapat meningkatkan kesadaran di antara lembaga dan pejabat penegakan hukum untuk mengembangkan kerja sama di tingkat global.
Program yang melibatkan pejabat dari lembaga pengatur dan penegakan hukum di seluruh dunia itu bertujuan memperkuat kerja sama industri dengan penegakan hukum nasional dan internasional dalam memerangi kejahatan keuangan dan kejahatan siber.
Program tersebut bertujuan mengidentifikasi dan memblokir aset digital yang diperoleh secara ilegal dan digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan dan membiayai terorisme.
Binance sendiri mengklaim infrastruktur kepatuhannya merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Hal ini telah membantu Binance untuk mendapatkan persetujuan peraturan bahkan di sejumlah negara yang sebelumnya menyebut mereka ilegal hingga 2021 lalu.
Kazakhstan, salah satu negara di Asia Tengah, telah menjadi salah satu negara kripto terdepan untuk mining Bitcoin (BTC).
Belum lama ini, negara berjuluk ‘Virgin Lands’ itu juga mengembangkan peraturan kripto positif. Di antaranya mengizinkan bursa kripto untuk membuka rekening bank, bahkan berencana melegalkan penggunaan kripto secara lebih luas.
Baca juga: Kazakhstan Ubah Nama Ibu Kota, Masa Jabatan Presiden Dibatasi
Adapun Binance telah memperoleh persetujuan prinsip untuk beroperasi di Kazakhstan sejak awal Agustus 2022 lalu. Mengutip Cointelegraph, Kepala wilayah Asia Binance Gleb Kostarev menyatakan bahwa sikap Kazakhstan yang pro terhadap kripto menjadi salah satu alasan utama yang melatarbelakangi kemitraan tersebut.
Menurut dia, pemerintah Kazakhstan telah menyesuaikan secara signifikan undang-undang yang relevan, melegitimasi kegiatan di bidang mining, dan peredaran mata uang kripto.
“Kami melihat potensi besar di negara ini untuk pertumbuhan industri lebih lanjut, dan sebagai pemimpin, kami akan dengan senang hati berkontribusi untuk ini," kata Gleb, dikutip Senin (10/10/2022).
Baca juga: Hacker Curi Rp8,7 Triliun Mata Uang Kripto dari BNB Binance
Sebagai catatan, program pelatihan penegakan hukum Binance telah diselenggarakan di Israel, Kanada, Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Kerajaan Inggris, dan Norwegia.
Program ini diluncurkan secara resmi pada 26 September namun tim investigasi perusahaan telah mengadakan lokakarya penegakan hukum selama setahun terakhir.
Ketiadaan kerangka peraturan kripto yang kuat di sebagian besar negara membuat perluasan bursa kripto seperti Binance di berbagai yurisdiksi menghadapi tantangan tersendiri.
Dengan bantuan program pelatihan ini, Binance berharap dapat meningkatkan kesadaran di antara lembaga dan pejabat penegakan hukum untuk mengembangkan kerja sama di tingkat global.
(ind)
Lihat Juga :
