BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan Ekonomi
Senin, 06 Juli 2020 - 06:05 WIB
loading...
Peran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil, harus seimbang tapi bukan berarti harus satu kebijakan. Foto/Dok BI
A
A
A
JAKARTA - Kondisi perekonomian nasional yang masih berada dalam kondisi luar biasa atau 'extraordinary', maka sudah seharusnya fokus dan kerjasama dikerahkan. Sinergi antara pemerintah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) seharusnya semakin matang demi menyelamatkan kapal perekonomian Indonesia agar sampai di pelabuhan dengan selamat.
(Baca Juga: Skema Berbagi Beban, BI Bakal Tanggung Biaya Utang Pemulihan Ekonomi Rp35,9 T )
Kondisi luar biasa yang dimaksud terlihat dari ucapan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dimana Ia memperkirakan ekonomi nasional untuk kuartal dua 2020 tumbuh minus 3,1%. Sementara janji pemerintah untuk mengantisipasi dampak covid-19 masih belum ada yang dapat disebut prestasi. Ironisnya bau politik justru semakin menguat khususnya untuk keputusan perekonomian yang seharusnya terukur dan memiliki aturan baku.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan, dalam kebijakan perekonomian sifatnya sangat teknis dan kompleks. Sehingga kita harus mendengarkan pihak yang betul mengerti bidang ini.
Menurutnya banyak pihak yang bicara berdasarkan keputusan politik atau hanya memanfaatkan pengetahuan di bidang moneter demi tujuan politik. Bila salah menganalisis masalah dan menetapkan solusi, dampaknya akan fatal.
"Ada berbagai wacana ekonomi yang keliru seperti kebutuhan Perpetual Bonds dari BI serta muncul usul penyatuan OJK dan BI. Ini sangat keliru di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Seharusnya semua optimal menjaga kekompakan dan perannya masing-masing," ujar Enny saat dihubungi di Jakarta.
(Baca Juga: Sandiaga Uno: Program Pemulihan Ekonomi Berjalan Sangat Pelan )
Dia mengatakan, saat ini sangat dibutuhkan kekompakan dari BI dan OJK menyangkut koordinasi makro dan mikro. Menurutnya dua hal itu tidak sederhana, karena membangun sistem tidak seperti membalikkan telapak tangan.
Bahkan dengan memiliki regulasi seperti UU, juga masih harus berjuang menegakkan sistem yang tepat demi good governance. Selain itu pemerintah tidak bisa menjadikan BI sebagai last resort untuk memenuhi fiskal karena sejatinya bank sentral untuk menjaga stabilitas moneter melalui perbankan.
"Sejak Perpu untuk penanganan covid-19 dikeluarkan, membuat Pemerintah berpikir bisa melakukan apapun. Tapi itu hanya di ranah fiskal. Sedangkan moneter ada standar internasional. Risikonya bila BI mengikuti kemauan Pemerintah atau DPR menyuntikkan ratusan triliun bisa membuat hyper inflasi. Ini merusak kepercayaan pelaku pasar," ujarnya.
Sambung dia menerangkan, peran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil. Harus seimbang tapi bukan berarti harus satu kebijakan. Posisi BI harus independen terhadap kepentingan pemerintah namun bukan untuk kepentingan nasional.
"Dua fungsi yang berbeda. Semua harus kompak itu berarti sesuai jalur tupoksinya. Baik itu sisi moneter atau sisi fiskal tidak boleh saling terpengaruh. Risikonya sangat besar," ujarnya.
Sementara Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah justru coba mengingatkan, para pejabat publik yang berwenang. Menurutnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi menjadi sangat relevan dalam kekisruhan ini.
Dalam kondisi saat ini, semua pihak harusnya memiliki sense of crisis yang sama. Ini yang harus diperhatikan dalam dinamika antara Pemerintah, BI, dan OJK. "Bila ada perasaan yang sama akan jadi mudah untuk berkoordinasi. Bisa kompak dalam mensinkronkan kebijakan-kebijakan," ujar Piter saat dihubungi.
Dia mengaku selama masa pandemi, di berbagai negara hal yang paling dituntut kekompakannya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Ini berarti kekompakan kementerian keuangan dan bank sentralnya.
Perekonomian membutuhkan jaminan dukungan dari keduanya baik itu stimulus fiskal dan kelonggaran moneter. "Misalnya kita tidak mendengar isu kebijakan FSA atau OJK di Jepang. Karena itu bukan sorotan utama. FSA di Jepang seperti juga OJK di Indonesia fokus menjaga kesehatan sistem keuangan. Ini melengkapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu dijaga keseimbangannya. Khususnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi, yang diharapkan mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional di tengah penanganan pandemi COVID-19.
"Koordinasi antara pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam pemulihan ekonomi dan penguatan nilai tukar rupiah, harus terus terjaga. Bahkan juga harus dilaksanakan dalam koridor kehati-hatian atau tetap prudent. Agar pelonggaran kebijakan moneter BI berjalan efektif," ujar Puteri.
Selain itu juga menurut dia, sinergi tersebut harus terus diiringi dengan percepatan stimulus fiskal dan relaksasi kredit. Karena sektor riil sudah mulai beroperasi seiring dengan momentum pelaksanaan kebijakan normal baru. "Hal tersebut diharapkan dapat menjadi sentimen positif dan menjaga kepercayaan investor,” tutup Puteri.
(Baca Juga: Skema Berbagi Beban, BI Bakal Tanggung Biaya Utang Pemulihan Ekonomi Rp35,9 T )
Kondisi luar biasa yang dimaksud terlihat dari ucapan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dimana Ia memperkirakan ekonomi nasional untuk kuartal dua 2020 tumbuh minus 3,1%. Sementara janji pemerintah untuk mengantisipasi dampak covid-19 masih belum ada yang dapat disebut prestasi. Ironisnya bau politik justru semakin menguat khususnya untuk keputusan perekonomian yang seharusnya terukur dan memiliki aturan baku.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan, dalam kebijakan perekonomian sifatnya sangat teknis dan kompleks. Sehingga kita harus mendengarkan pihak yang betul mengerti bidang ini.
Menurutnya banyak pihak yang bicara berdasarkan keputusan politik atau hanya memanfaatkan pengetahuan di bidang moneter demi tujuan politik. Bila salah menganalisis masalah dan menetapkan solusi, dampaknya akan fatal.
"Ada berbagai wacana ekonomi yang keliru seperti kebutuhan Perpetual Bonds dari BI serta muncul usul penyatuan OJK dan BI. Ini sangat keliru di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Seharusnya semua optimal menjaga kekompakan dan perannya masing-masing," ujar Enny saat dihubungi di Jakarta.
(Baca Juga: Sandiaga Uno: Program Pemulihan Ekonomi Berjalan Sangat Pelan )
Dia mengatakan, saat ini sangat dibutuhkan kekompakan dari BI dan OJK menyangkut koordinasi makro dan mikro. Menurutnya dua hal itu tidak sederhana, karena membangun sistem tidak seperti membalikkan telapak tangan.
Bahkan dengan memiliki regulasi seperti UU, juga masih harus berjuang menegakkan sistem yang tepat demi good governance. Selain itu pemerintah tidak bisa menjadikan BI sebagai last resort untuk memenuhi fiskal karena sejatinya bank sentral untuk menjaga stabilitas moneter melalui perbankan.
"Sejak Perpu untuk penanganan covid-19 dikeluarkan, membuat Pemerintah berpikir bisa melakukan apapun. Tapi itu hanya di ranah fiskal. Sedangkan moneter ada standar internasional. Risikonya bila BI mengikuti kemauan Pemerintah atau DPR menyuntikkan ratusan triliun bisa membuat hyper inflasi. Ini merusak kepercayaan pelaku pasar," ujarnya.
Sambung dia menerangkan, peran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil. Harus seimbang tapi bukan berarti harus satu kebijakan. Posisi BI harus independen terhadap kepentingan pemerintah namun bukan untuk kepentingan nasional.
"Dua fungsi yang berbeda. Semua harus kompak itu berarti sesuai jalur tupoksinya. Baik itu sisi moneter atau sisi fiskal tidak boleh saling terpengaruh. Risikonya sangat besar," ujarnya.
Sementara Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah justru coba mengingatkan, para pejabat publik yang berwenang. Menurutnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi menjadi sangat relevan dalam kekisruhan ini.
Dalam kondisi saat ini, semua pihak harusnya memiliki sense of crisis yang sama. Ini yang harus diperhatikan dalam dinamika antara Pemerintah, BI, dan OJK. "Bila ada perasaan yang sama akan jadi mudah untuk berkoordinasi. Bisa kompak dalam mensinkronkan kebijakan-kebijakan," ujar Piter saat dihubungi.
Dia mengaku selama masa pandemi, di berbagai negara hal yang paling dituntut kekompakannya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Ini berarti kekompakan kementerian keuangan dan bank sentralnya.
Perekonomian membutuhkan jaminan dukungan dari keduanya baik itu stimulus fiskal dan kelonggaran moneter. "Misalnya kita tidak mendengar isu kebijakan FSA atau OJK di Jepang. Karena itu bukan sorotan utama. FSA di Jepang seperti juga OJK di Indonesia fokus menjaga kesehatan sistem keuangan. Ini melengkapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu dijaga keseimbangannya. Khususnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi, yang diharapkan mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional di tengah penanganan pandemi COVID-19.
"Koordinasi antara pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam pemulihan ekonomi dan penguatan nilai tukar rupiah, harus terus terjaga. Bahkan juga harus dilaksanakan dalam koridor kehati-hatian atau tetap prudent. Agar pelonggaran kebijakan moneter BI berjalan efektif," ujar Puteri.
Selain itu juga menurut dia, sinergi tersebut harus terus diiringi dengan percepatan stimulus fiskal dan relaksasi kredit. Karena sektor riil sudah mulai beroperasi seiring dengan momentum pelaksanaan kebijakan normal baru. "Hal tersebut diharapkan dapat menjadi sentimen positif dan menjaga kepercayaan investor,” tutup Puteri.
(akr)
Lihat Juga :
