Dirilis Bulan Depan, Vaksin IndoVac Gratis atau Berbayar?
Rabu, 26 Oktober 2022 - 23:13 WIB
loading...
Petugas menyuntikkan vaksin pada Peluncuran dan Penyuntikan Perdana Vaksin IndoVac di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp
A
A
A
JAKARTA - Vaksin IndoVac yang sedang tahap produksi bakal segera dirilis ke publik pada bulan depan. PT Bio Farma (Persero) selaku produsen memastikan vaksin IndoVac akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Pasalnya, pada tahap awal vaksin Covid-19 buatan Holding BUMN Farmasi ini masuk dalam program pemerintah.
"Kalau sekarang itu gratis karena program pemerintah, jadi kalau namanya jenis vaksin yang masuk program pemerintah artinya masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir saat konferensi pers, Rabu (26/10/2022).
Meski begitu, tidak menutup kemungkinan vaksin ini nantinya akan dikenakan tarif atau berbayar, tergantung pada kebijakan pemerintah. Honesti mengaku belum mengetahui secara pasti langkah yang pemerintah ke depan
"Tapi apakah nanti akan berbayar, kita nggak tahu lah, kita lihat juga ya. Kalau ini masuk program, yang namanya penugasan berapa dosis yang mau dibikinin, kita siapkan, kami tidak menentukan harga ya, kalo penugasan pemerintah yang menentukan," terang dia.
Baca juga: Vaksin Indovac Bantu Percepat Cakupan Booster, Siap Rilis November
Meski kebijakan sementara vaksin IndoVac diberikan secara gratis, pemerintah akan menetapkan Harga Pokok Produk (HPP). Penetapan HPP berdasarkan evaluasi BPKP terhadap struktur cost Bio Farma.
Adapun anggaran pembuatan vaksin IndoVac bersumber dari ekuiti Bio Farma. Dengan kata lain, selama proses pembuatan hingga produksi tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: 5 Fakta Vaksin Covid-19 IndoVac yang Diluncurkan Presiden Jokowi, Termasuk Efek Sampingnya
Honesti merinci pihaknya sudah menggelontorkan anggaran Rp300 miliar ketika vaksin IndoVac mulai digodok sejak awal hingga uji klinis tahap ketiga. Nominal tersebut di luar biaya produksi saat ini.
"Tadi saya bilang spending Rp300 miliar, tinggal prosesnya itu, biaya total kita untuk sekian dosis kita kirim ke BPKP, BPKP tinggal mengecek, mengevaluasi struktur cost dalam segala macem, nanti muncul Harga Pokok Produk. Lalu, Harga Pokok Produk diberikan ke Kementerian Kesehatan, baru kemenkes yang menentukan harganya berapa," bebernya.
"Jadi kalau teman- teman tanya ke saya, saya belum bisa ngomong sekarang karena kita baru memulai dengan BPKP untuk menghitung struktur cost-nya," pungkas Honesti.
"Kalau sekarang itu gratis karena program pemerintah, jadi kalau namanya jenis vaksin yang masuk program pemerintah artinya masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir saat konferensi pers, Rabu (26/10/2022).
Meski begitu, tidak menutup kemungkinan vaksin ini nantinya akan dikenakan tarif atau berbayar, tergantung pada kebijakan pemerintah. Honesti mengaku belum mengetahui secara pasti langkah yang pemerintah ke depan
"Tapi apakah nanti akan berbayar, kita nggak tahu lah, kita lihat juga ya. Kalau ini masuk program, yang namanya penugasan berapa dosis yang mau dibikinin, kita siapkan, kami tidak menentukan harga ya, kalo penugasan pemerintah yang menentukan," terang dia.
Baca juga: Vaksin Indovac Bantu Percepat Cakupan Booster, Siap Rilis November
Meski kebijakan sementara vaksin IndoVac diberikan secara gratis, pemerintah akan menetapkan Harga Pokok Produk (HPP). Penetapan HPP berdasarkan evaluasi BPKP terhadap struktur cost Bio Farma.
Adapun anggaran pembuatan vaksin IndoVac bersumber dari ekuiti Bio Farma. Dengan kata lain, selama proses pembuatan hingga produksi tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: 5 Fakta Vaksin Covid-19 IndoVac yang Diluncurkan Presiden Jokowi, Termasuk Efek Sampingnya
Honesti merinci pihaknya sudah menggelontorkan anggaran Rp300 miliar ketika vaksin IndoVac mulai digodok sejak awal hingga uji klinis tahap ketiga. Nominal tersebut di luar biaya produksi saat ini.
"Tadi saya bilang spending Rp300 miliar, tinggal prosesnya itu, biaya total kita untuk sekian dosis kita kirim ke BPKP, BPKP tinggal mengecek, mengevaluasi struktur cost dalam segala macem, nanti muncul Harga Pokok Produk. Lalu, Harga Pokok Produk diberikan ke Kementerian Kesehatan, baru kemenkes yang menentukan harganya berapa," bebernya.
"Jadi kalau teman- teman tanya ke saya, saya belum bisa ngomong sekarang karena kita baru memulai dengan BPKP untuk menghitung struktur cost-nya," pungkas Honesti.
(ind)
Lihat Juga :
