Indonesia dan China Berdebat Panas Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Perkaranya

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengungkapkan, konsorsium China menolak perhitungan cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang disodorkan pihak PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga pajak. PSBI dan konsorsium China Railway International Co. Ltd akhirnya sempat berdebat sengit lantaran nilai pembengkakan anggaran KCJB.



Adapun pembengkakan anggaran sementara KCJB mencapai USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun. Karena tidak mengakui, lanjut Tiko, China meminta agar nilai cost overrun KCJB lebih kecil dari perhitungan PSBI.

"China sebenarnya minta angka ini (cost overrun) turun. Mereka enggak akui biaya PLN, pajak, dan Telkom. Kita berdebat juga di situ, mereka maunya lebih rendah," ungkap Wamen BUMN , Tiko saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (2/11/2022).

China Railway International Co. Ltd, sebelumnya menilai biaya untuk menambal cost overrun merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Hanya saja, PSBI melalui Kementerian BUMN menegosiasi agar China ikut bertanggung jawab atas pembengkakan dana mega proyek tersebut.

"Mereka merasa biaya itu merupakan kewajiban bagian pemerintah Indonesia, tapi kami negosiasi supaya itu bisa dibayar," tutur dia.



Tiko memastikan cost overrun akan ditambal melalui menyetor ekuitas tambahan dan melalui pinjaman di ke China Development Bank (CDB).

Adapun rinciannya, 25% dari total cost overrun ditutupi oleh konsorsium Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd

PSBI akan menambal pembengkakan biaya sebesar Rp4 triliun, sedangkan China Railway International senilai Rp3 triliun. Sementara 75% sisanya berasal dari utang.

Tiko sendiri tidak merinci jumlah pinjaman yang diberikan China Development Bank. Meski begitu, dia memastikan pihak perbankan asing tersebut memberikan tenor selama 30 tahun, berdasarkan permintaan Indonesia.

"Dengan CDB kami minta tenor panjang, setidaknya 30 tahun. Jadi tidak membebani KAI dan KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China)," tutur dia.