Masyarakat Enggan Naik Bus, Pengusaha Otobus Minta SIKM Dicabut
Selasa, 07 Juli 2020 - 19:45 WIB
loading...
Ilustrasi penumpang memasuki bus. Foto/Dok SINDOphoto/Ramadhan Adiputra
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Kurnia Lesani Adnan berharap Surat Ijin Keterangan Keluar Masuk DKI (SIKM) Jakarta segera dicabut. Menurut dia, selama ini pemeriksaan SIKM blum maksimal dilakukan.
Di sisi lain, SIKM hanya akan menambah aturan birokrasi sehingga minat masyarakat berpergian menggunakan transportasi umum seperti bus semakin dihindari.
“Dihindari ya karena daripada berbelit, mending nggak usah naik transportasi umum bus. Stigma masyarakat sudah seperti itu. Sementara di jalan tol, apakah ada pemeriksaan SIKM?” ungkapnya di Jakarta, Selasa (3/7/2020). (Baca juga : Pro Kontra SIKM, Surat Telanjur Dibuat tapi Tak Ada Pemeriksaan Ketat )
Dia juga membeberkan, saat ini tingkat okupansi untuk angkutan transportasi bus antar kota antar provinsi (AKAP) belum mencapai tingkat okupansi 50%. Padahal kapasitas angkutan bis sudah diperlonggar di atas 50% dari sebelumnya sejak pandemi Covid-19.
“Pertanyaannya kenapa belum di atas 50%, ya karena stigma itu tadi. Masyarakat lebih memilih membawa mobil pribadi untuk masuk dan keluar ke wilayah DKI Jakarta," ungkapnya.
Di sisi lain, terminal-terminal Tipe A di wilayah DKI Jakarta belum beroperasi semua. Saat ini, kata Kurnia, baru Terminal Pulo Gadung sebagai terminal Tipe A yang beroperasi.
“Jadi kendalanya banyak sekali. Gimana pemulihan sektor transportasinya kalau terminal belum beroperasi semua. Sementara di jalan tol sudah mulai padat,” ucapnya.
Pemeriksaan yang kurang maksimal pada SIKM, ditambah belum beroperasinya keseluruhan terminal di DKI Jakarta, membuat masyarakat lebih memilih transportasi pribadi masuk ke wilayah DKI Jakarta.
“Selain itu pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan melalui berbagai aplikasi yang ada. Dan yang paling penting saat ini adalah masyarakat sudah tersosialisasi dengan baik, misalnya menggunakan masker dan membawa hand sanitizer sendiri,” pungkasnya.
Di sisi lain, SIKM hanya akan menambah aturan birokrasi sehingga minat masyarakat berpergian menggunakan transportasi umum seperti bus semakin dihindari.
“Dihindari ya karena daripada berbelit, mending nggak usah naik transportasi umum bus. Stigma masyarakat sudah seperti itu. Sementara di jalan tol, apakah ada pemeriksaan SIKM?” ungkapnya di Jakarta, Selasa (3/7/2020). (Baca juga : Pro Kontra SIKM, Surat Telanjur Dibuat tapi Tak Ada Pemeriksaan Ketat )
Dia juga membeberkan, saat ini tingkat okupansi untuk angkutan transportasi bus antar kota antar provinsi (AKAP) belum mencapai tingkat okupansi 50%. Padahal kapasitas angkutan bis sudah diperlonggar di atas 50% dari sebelumnya sejak pandemi Covid-19.
“Pertanyaannya kenapa belum di atas 50%, ya karena stigma itu tadi. Masyarakat lebih memilih membawa mobil pribadi untuk masuk dan keluar ke wilayah DKI Jakarta," ungkapnya.
Di sisi lain, terminal-terminal Tipe A di wilayah DKI Jakarta belum beroperasi semua. Saat ini, kata Kurnia, baru Terminal Pulo Gadung sebagai terminal Tipe A yang beroperasi.
“Jadi kendalanya banyak sekali. Gimana pemulihan sektor transportasinya kalau terminal belum beroperasi semua. Sementara di jalan tol sudah mulai padat,” ucapnya.
Pemeriksaan yang kurang maksimal pada SIKM, ditambah belum beroperasinya keseluruhan terminal di DKI Jakarta, membuat masyarakat lebih memilih transportasi pribadi masuk ke wilayah DKI Jakarta.
“Selain itu pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan melalui berbagai aplikasi yang ada. Dan yang paling penting saat ini adalah masyarakat sudah tersosialisasi dengan baik, misalnya menggunakan masker dan membawa hand sanitizer sendiri,” pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
