UMKM Indonesia Masuk Rantai Pasok Global: Diperlukan Digitalisasi UMKM dan Tambah Jumlah Wirausaha
Senin, 07 November 2022 - 11:38 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) Siti Azizah mengatakan, Indonesia sangat membutuhkan pengembangan kewirausahaan.
Dia menuturkan, pemerintah ingin agar terbentuk ekosistem kewirausahaan mengingat untuk menjadi negara maju, minimal jumlah wirausahanya sebanyak 4 persen dari jumlah penduduk.
"Kita baru 3,47 persen. Masih jauh dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu kita perlu gerakan bersama untuk menambah wirausaha," katanya.
Siti Azizah menjelaskan pemerintah telah menghadirkan Perpres 02/2022 sebagai pedoman tunggal untuk kolaborasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan kewirausahaan.
Untuk mencapai target rasio kewirausahaan ke level 3,95 persen, katanya, pemerintah harus menambah 1 juta wirausahawan hingga 2024.
"Kita sudah berkolaborasi di mana pemerintah pusat bisa menyumbang 400.000 (pelaku UMKM baru), sementara pemerintah daerah 600.000. Seperti yang dilakukan Sampoerna ini juga menambah wirausaha," jelasnya.
Koordinator Bidang Pengembangan Produk Lokal Kementerian Perdagangan, Kukuh Sri Harjanto, mengatakan bahwa melalui PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemerintah sangat berpihak kepada UMKM agar bisa mengisi produk di platform e-commerce nasional.
"Selain itu kami juga punya target digitalisasi untuk 250.000 pedagang pasar," jelasnya.
Kemitraan Inklusif UMKM
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua UMKM KADIN Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryopratomo, mengatakan bahwa terdapat banyak UMKM nasional yang berpotensi untuk melakukan ekspor. Di sisi lain, banyak pelaku usaha di luar negeri yang juga berminat pada produk UMKM nasional.
Tambah lagi, banyak perusahaan nasional yang percaya Indonesia akan sejahtera dan setara jika pengusaha yang besar mau membantu yang kecil. Hal yang sama juga bagi pelaku UMKM yang sudah berhasil bisa membantu UMKM lainnya.
“Itulah kemitraan inklusif. Inti dari kemitraan inklusif itu semangat saling bantu. Caranya ialah kami mengumpulkan perusahaan besar untuk bantu UMKM di sekitarnya seperti yang dilakukan Sampoerna yang membantu banyak UMKM,” katanya.
Aldi melanjutkan, di Tanah Air terdapat sangat banyak program bantuan UMKM. Sayangnya, program itu tidak memiliki standar baku sehingga KADIN menginisiasi Wikiwirausaha untuk menghadirkan standar yang baik bagi pelatihan dan pembinaan UMKM.
Dia menuturkan, pemerintah ingin agar terbentuk ekosistem kewirausahaan mengingat untuk menjadi negara maju, minimal jumlah wirausahanya sebanyak 4 persen dari jumlah penduduk.
"Kita baru 3,47 persen. Masih jauh dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu kita perlu gerakan bersama untuk menambah wirausaha," katanya.
Siti Azizah menjelaskan pemerintah telah menghadirkan Perpres 02/2022 sebagai pedoman tunggal untuk kolaborasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan kewirausahaan.
Untuk mencapai target rasio kewirausahaan ke level 3,95 persen, katanya, pemerintah harus menambah 1 juta wirausahawan hingga 2024.
"Kita sudah berkolaborasi di mana pemerintah pusat bisa menyumbang 400.000 (pelaku UMKM baru), sementara pemerintah daerah 600.000. Seperti yang dilakukan Sampoerna ini juga menambah wirausaha," jelasnya.
Koordinator Bidang Pengembangan Produk Lokal Kementerian Perdagangan, Kukuh Sri Harjanto, mengatakan bahwa melalui PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemerintah sangat berpihak kepada UMKM agar bisa mengisi produk di platform e-commerce nasional.
"Selain itu kami juga punya target digitalisasi untuk 250.000 pedagang pasar," jelasnya.
Kemitraan Inklusif UMKM
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua UMKM KADIN Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryopratomo, mengatakan bahwa terdapat banyak UMKM nasional yang berpotensi untuk melakukan ekspor. Di sisi lain, banyak pelaku usaha di luar negeri yang juga berminat pada produk UMKM nasional.
Tambah lagi, banyak perusahaan nasional yang percaya Indonesia akan sejahtera dan setara jika pengusaha yang besar mau membantu yang kecil. Hal yang sama juga bagi pelaku UMKM yang sudah berhasil bisa membantu UMKM lainnya.
“Itulah kemitraan inklusif. Inti dari kemitraan inklusif itu semangat saling bantu. Caranya ialah kami mengumpulkan perusahaan besar untuk bantu UMKM di sekitarnya seperti yang dilakukan Sampoerna yang membantu banyak UMKM,” katanya.
Aldi melanjutkan, di Tanah Air terdapat sangat banyak program bantuan UMKM. Sayangnya, program itu tidak memiliki standar baku sehingga KADIN menginisiasi Wikiwirausaha untuk menghadirkan standar yang baik bagi pelatihan dan pembinaan UMKM.
Lihat Juga :
