Urgensi Penurunan Emisi Karbon RI, Luhut: Jangan Negara Maju Dikte Kita
Rabu, 09 November 2022 - 14:19 WIB
loading...
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pesan menohok buat para negara maju dan menegaskan, tidak ingin didikte perihal pgnurunan emisi karbon. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, tidak ingin didikte oleh negara maju perihal emisi karbon . Diakui olehnya bahwa emisi karbon Indonesia masih rendah yakni 2,3 ton per kapita dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat (AS) yang mencapai 14,7 ton.
Luhut menegaskan, bahwa saat ini masih memperbaiki dan mengembangkan industri agar rakyat bisa menikmati hasilnya. Baca Juga: Butuh Rp3.461 Triliun untuk Turunkan Emisi Karbon, Sri Mulyani Ungkap Peran APBN
"Ini harus dipegang, kita masih jauh, kita sedang perbaiki dan harus kembangkan industri. Jangan negara maju dikte kita, kita punya hak juga untuk nikmati natural resource untuk rakyat kita," tegas Luhut usai Seminar Internasional LPS di Nusa Dua, Bali, Rabu (9/11/2022).
Menurut Menko Luhut, hal itu sejalan dengan transformasi menuju ekonomi hijau yang tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi ke depan. Di antaranya mengembangkan teknologi yang menghasilkan energi baru dan terbarukan (EBT) yang terjangkau.
Luhut juga mencontohkan peningkatan produksi minyak kelapa sawit untuk mendorong pembuatan teknologi, dari 10 ton per hektar jadi 100 ton per hektar bagi 16,8 juta hektar kebun kelapa sawit yang saat ini dimiliki Indonesia.
Selanjutnya pada 2040, sebanyak 50% dari produksi minyak kelapa sawit akan dipergunakan untuk bahan pangan dan 40-60% untuk menjadi sumber energi.
Baca Juga: Tekad Luhut: Emisi Gas Rumah Kaca Susut 38% di 2030
Ke depan, Ia mengatakan pemerintah Indonesia juga akan terus berupaya mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan yang terus meningkat dari 0,285 pada 2000 menjadi 0,384 pada 2022.
“Indonesia perlu mentransformasi ekonomi melalui promosi pembangunan berkelanjutan. Urgensi untuk beralih kepada perekonomian yang hijau dan berkelanjutan juga sudah ditekankan secara global,” kata Luhut.
Luhut menegaskan, bahwa saat ini masih memperbaiki dan mengembangkan industri agar rakyat bisa menikmati hasilnya. Baca Juga: Butuh Rp3.461 Triliun untuk Turunkan Emisi Karbon, Sri Mulyani Ungkap Peran APBN
"Ini harus dipegang, kita masih jauh, kita sedang perbaiki dan harus kembangkan industri. Jangan negara maju dikte kita, kita punya hak juga untuk nikmati natural resource untuk rakyat kita," tegas Luhut usai Seminar Internasional LPS di Nusa Dua, Bali, Rabu (9/11/2022).
Menurut Menko Luhut, hal itu sejalan dengan transformasi menuju ekonomi hijau yang tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi ke depan. Di antaranya mengembangkan teknologi yang menghasilkan energi baru dan terbarukan (EBT) yang terjangkau.
Luhut juga mencontohkan peningkatan produksi minyak kelapa sawit untuk mendorong pembuatan teknologi, dari 10 ton per hektar jadi 100 ton per hektar bagi 16,8 juta hektar kebun kelapa sawit yang saat ini dimiliki Indonesia.
Selanjutnya pada 2040, sebanyak 50% dari produksi minyak kelapa sawit akan dipergunakan untuk bahan pangan dan 40-60% untuk menjadi sumber energi.
Baca Juga: Tekad Luhut: Emisi Gas Rumah Kaca Susut 38% di 2030
Ke depan, Ia mengatakan pemerintah Indonesia juga akan terus berupaya mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan yang terus meningkat dari 0,285 pada 2000 menjadi 0,384 pada 2022.
“Indonesia perlu mentransformasi ekonomi melalui promosi pembangunan berkelanjutan. Urgensi untuk beralih kepada perekonomian yang hijau dan berkelanjutan juga sudah ditekankan secara global,” kata Luhut.
(akr)
Lihat Juga :
